Dirjen PPMD: "Inovasi Tak Ada Matinya"

JAKARTA- DesaSultra. Beberapa tahun lalu, kinerja Pendamping Desa dalam mengawal program pendampingan Dana Desa  diakui banyak mendapat kritikan, bahkan hujatan dari masyarakat. Namun, belakangan ini  Pendamping Desa sudah membuktikan kinerjanya dengan baik dan banyak melahirkan inovasi-inovasi dalam mengawal penggunaan  Dana Desa di 74.957 desa.

Dirjen PPMD Taufik Madjid S.Sos.,M.Si., ketika membuka workshop BID di Jakarta

by : sultan darampa

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid S.Sos, M.Si, saat membuka kegiatan Worskhop Finalisasi Menu Bursa Inovasi Desa (BID) Program Inovasi Desa di Hotel Grend Kemang, Jakarta, Jumat, (26/4/2019).

“Hari ini terbukti bahwa ide dan gagasan itu tak ada  matinya. Pendamping Desa di semua level, baik KN-PID, KN-P3MD di Pusat, KPP Provinsi hingga Desa teruslah melahirkan ide  dan gagasan-gagasan  inovatif dalam mengawal penggunaan Dana Desa. Ide-ide dan gagasan-gagasan inovatif tersebut perlu didokumentasikan dengan baik agar menjadi media  pembelajaran, baik dalam bentuk narasi maupun video yang siap direplikasi oleh Desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa," kata Taufik memuji kinerja Pendamping Desa.

Tersedianya jumlah dokumen pembelajaran hasil capturing yang kini mencapai lebih dari 25.000, Taufik berharap dapat mempercepat terwujudnya desa-desa inovatif di Indonesia.

“Pengawalan Program Inovasi Desa yang dilakukan Pendamping Desa dari seluruh tinkatan, saya sudah lihat. Kalau sekarang buka channel Youtube, video-video inivasi desa banyak sekali. Ini sangat membanggakan,"puji Taufik lagi.

Dirjen PPMD berharap, dokumen inovasi yang sudah terkumpul bisa  direplikasi oleh desa-desa untuk kemudian masuk dalam APBDes melalui musyawarah Desa. Dengan menerapkan inovasi, maka kualitas pengelolaan Dana Desa diharapkan semakin berkualitas, efektif, dan efisien.

Dirjen juga mengingatkan tentang 4 (empat) pilar inovasi dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pertama; penguasaan pembangunan SDM dan IPTEK., Kedua; pembangunan ekonomi yang berkelanjutan., Ketiga; peningkatan pemerataan sektor ekonomi., dan Keempat; ketahanan nasional dengan bertumpu pada tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kita mesti tegakkan keempat pilar tersebut  dengan motivasi yang kuat dan niat yang  tulus agar trend desa inovatif yang semakin meningkat selama ini benar-benar dapat mempercepat capaian desa yang maju, mandiri dan sejahtera", tandas Dirjen PPMD, Taufik Madjid. **

Susi : "Mari Kita Gebrak dengan Inovasi Desa di Sulawesi Tenggara"

KENDARI - Tenaga Ahli Utama Pengembangan Inovasi BumDesa dan Holding BumDesa KN-PID Kementerian Desa PDTT-RI, Susilawati SE.,MM., mengungkapkan bahwa program inovasi ini menjadi gagasan cerdas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal bagi masyarakat dan pembangunan infrastuktur inovasi bagi desa-desa dengan menggunakan anggaran dana desa, maupun dari sumber lainnya.

Susilawati bersama Kadis DPMD menyaksikan MoU TPID-Satker DPMD 

Ia menilai bahwa kegiatan-kegiatan inovasi sudah banyak direplikasi baik antar desa, maupun karena lintas daerah (kabupaten dan propinsi). “Saya berharap bahwa replikasi hasil bursa tahun 2019 ke dalam APBDes 2020 akan lebih baik, lebih banyak itemnya dan lebih berwarna inovasinya karena kita sudah punya pengalaman dua tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Ini semua berkat kerjasama yang epik antara tim pengelola inovasi desa dan TIK yang memang mendapat support dan pengawalan dari pada pendamping pada semua level.

“Meski nama PID ini sendiri akan berakhir 2019, tetapi semua pihak yakin akan kerja-kerja lebih cemerlang pada 2020. Bisa saja nama ini berakhir tetapi akan muncul nama baru dengan nafas yang sama tetapi lebih variatif. Jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman TPID,” ungkapnya.

Ia mengakui saat ini Kemendesa DPTT-RI atau P3MD-PID memang sudah memiliki asset sosial desa, yaitu kelompok-kelompok sosial yang dapat menjadi penggerak di desa, dan menjadi mesin utama dalam membantu pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan. “CSO itu adalah TPID yang sudah dimiliki oleh desa dan kecamatan,” lanjutnya.

Optimisme seorang Susi ini itu dapat dilihatk bahwa PID 2019 ini  akan lebih baik karena ditunjang oleh dua hal, yaitu bahwa BID (bursa inovasi desa) akan dilaksanakan di masing-masing kecamatan atau pada sistem zona, yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun lalu BID itu dilaksanakan di masing-masing kabupaten. “Jadi kali ini lain, BID sudah di kecamatan,” tegasnya.

Hal kedua adalah bahwa menu-menu BID itu lebih ‘merakyat’, karena sudah menggunakan menu lokal. Menu lokal dalam pengertian itu dari propinsi atau kabupaten. “Meski demikian, maka menu lokal itu harus sudah melewati verifikasi, jadi bukan sembarang menu lokal,” cetusnya.

Susi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak, utamanya para pelaku-pelaku invator yang selama ini telah bekerja dan berjuang dalam memajukan inovasi desa. *

Rakor PID Sulawesi Tenggara Demi Inovasi Desa

Kadis PMD Prop.Sulawesi Tenggara, Drs.Tasman Taewa M.Si.

Hari ini, Senin (22/4/2019) bertemu kembali dari seluruh elemen penggerak inovasi desa, mulai dari perwakilan tim pengelola inovasi desa (TPID) dari puluhan kecamatan di 15 kabupaten di Sultra, dari masing-masing tim inovasi kabupaten (TIK), para kepala dinas PMD kabupaten, para kepala Bappeda, seluruh tenaga ahli madya pada 15 kabupaten dan KPW P3MD-PID Sultra, perwakilan KN-PID Pusat Susy

Dari seluruh elemen-elemen itu, maka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Inovasi Desa (PID) Propinsi Sulawesi Tenggara kali ini menghadirkan sekitar 274 orang dari berbagai unsur dan elemen-elemen lainnya.  

Kepala Dinas PMD Propinsi Sulawesi Tenggara Drs.H.Tasman Taewa, M.Si., mengungkapkan bahwa berdasarkan pagu anggaran dekonsentrasi telah menyebar pada 197 kecamatan pada 15 kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Pendanaan ini dimaksudkan untuk melakukan berbagai tahapan kegiatan, mulai dari pembentukan tim pinovasi kabupaten (TIK) 2019, pembentukan tim pengelola inovasi desa (TPID).

“Bulan depan setelah Rakor PID ini berhasil menyepakati beberapa tahapan kegiatan adalah merumuskan Bursa Inovasi Desa (BID) kecamatan, bukan lagi di kabupaten, kemudian dilakukan replikasi inovasi serta kegiatan capturing dokumen pembelajaran,” ungkap Tasman.

Dengan dukungan kegiatan-kegiatan inovatif ini maka diharapkan penggunaan dana desa di seluruh 1911 desa di Sulawesi Tenggara sudah menjadi lebih kaya dalam pengelolaannya, utamanya pada kegiatan-kegiatan produk unggulan desa (Prudes), serta kegiatan ekonomi lokal, kegiatan wisata desa, dan olahraga desa.

 “Tidak bisa jalan sendiri, harus bekerjasama. Kerjasama dengan pendmaping professional pada semua tingkatan,” lanjutnya.  

Jambore Desa TIngkatkan SDM Pendamping

JAMBI- DesaSultra. Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa hasil dari proses perkembangan peradaban masyarakat yang panjang dari komunitas-komunitas kecil. Yang selanjutnya membentuk komunitas besar bernama Bangsa Indonesia. Komunitas-komunitas kecil itu bisa berwujud kelompok, bisa juga berwujud kesatuan masyarakat hukum yang dikenal sebagai desa. Yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mencapai kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian kebudayaan. Itulah bangsa ini, Bangsa Indonesia.

Desa sebagai elemen pokok pembentuk bangsa ini. Karena itu Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menempatkan desa-desa sungguh sebagai entitas bagi eksisnya bangsa dan negara Indonesia. Ini berarti, desa adalah tiang negeri. Jika tiangnya rapuh, maka negeri kitapun akan ikut rapuh.

Hal ini disampaikan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Moch Fachri S.STP., M.Si mewakili Dirjen PPMD Kemendesa PDTT Taufik Madjid, saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Jambore Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) se-Provinsi Jambi Tahun 2019 pada Minggu (21/4/2019).

Kegiatan Jambore Pendamping Desa di Jambi dipusatkan di Kabupaten Kerinci.

Turut hadir pada pembukaan Jambore antara lain, Staf Ahli Gubernur Jambi, Kadis PMD Jambi, Bupati Kerinci Dr. H. Adirozal, M.Si serta Wakil Bupati Kerinci Ir. H. Ami Taher. Pejabat Pemkab Kerinci dan undangan lainnya juga tampak memenuhi tenda yang disediakan panitia.

Direktur PMD mengaku sangat bahagia bisa menginjakan kaki di Kabupaten Kerinci dalam rangka membuka kegiatan Jambore. “Saya mengapresiasi kegiatan ini. Bukan semata karena ramainya teknis penyelenggaraannya. Justru karena saya meyakini bahwa Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jambi, Tenaga Pendamping Profesional dan masyarakatnya, sangat menyadari arti pentingnya membangun dan memberdayakan desa,”puji Fachri.

Terlebih lagi, penyelenggaraan Jambore bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ke-140. Kartini, lanjut Fachri, merupakan seorang perempuan pejuang emansipasi wanita dalam sejarah bangsa ini. Nilai perjuangan R.A. Kartini berkorelasi erat dengan pelaksanaan UU Desa. Olehnya itu, kata Fachri, nilai perjuangan R.A. Kartini bagi Pendamping Desa adalah membangun desa yang bermartabat.

“Ketika menerima undangan kegiatan ini, saya melihat tujuan penyelenggaraan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan, serta mempererat tali silaturahmi. Sepintas, tujuan ini boleh disebut normatif. Karena sering kita jumpai dalam berbagai kegiatan. Namun demikian, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan arti penting dan makna yang terkandung di balik kata-kata ini,”kata Direktur PMD.

Melalui Jambore ini, kiranya dapat menempatkan Tenaga Pendamping Profesional sebagai sasaran yang ditempa agar memiliki kualitas dan kapasitas SDM yang memadai. Sehingga dapat menjalankan tugas-tugas fasilitasi dan pendampingan desa maupun masyarakat desa dengan baik.

Fasilitasi dan pendampingan, lanjut Fachri, tidak saja berfokus pada pengelolaan Dana Desa, tetapi mencakup keseluruhan tata kelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jambore kali ini, diharapkan mampu menyediakan media belajar yang baik untuk saling tukar pengetahuan dan pengalaman antar sesama Pendamping Desa dari lokasi-lokasi tugas yang berbeda.

“Ini penting, karena setiap lokasi dampingan memiliki karakteristik yang berbeda. Itu membutuhkan pola/metode pendampingan yang beda pula. Tenaga Pendamping Profesional yang mampu beradaptasi dengan karakteristik lokasi dampingan, saya yakin akan mampu melakukan tugas fasilitasi dan pendampingan dengan profesional,”ujarnya.

Sebaliknya, pendamping yang tidak mampu beradaptasi, menurut Direktur PMD, akan menjadi penonton. Bahkan pada titik tertentu hanya akan menjadi beban bagi desa-desa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, seluruh Tenaga Pendamping Profesional khususnya di Provinsi Jambi, diharapkan mampu mengenal diri, mengenal potensi diri, serta mengenal kapasitas individual yang dimiliki dalam menyelami karakteristik dan potensi lokasi dampingan.

Lebih jauh lagi, Fachri menyatakan, capaian-capaian positif UU Desa yang ada saat ini, diminta tidak menjadi alasan untuk terlena. Pekerjaan masih banyak, terutama menangani permasalahan-permasalahan yang muncul selama pelaksanaan UU Desa. Masih ditemukan adanya intervensi-intervensi negatif dari eksternal desa, baik dari oknum maupun lembaga, termasuk yang berasal dari Tenaga Pendamping Profesional.

Dalam menghadapi ini, maka pemerintah dan masyarakat desa, perlu terus didampingi agar mampu mengatasinya dengan baik, tanpa menimbulkan konflik diantara sesama warga desa. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selalu mengajarkan bahwa permasalahan adalah bagian dari tahap yang harus dilewati menuju kematangan.

“Untuk itu, pendekatan pengelolaan sangat menentukan sejauhmana dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Saya yakin dan percaya, Provinsi Jambi mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan UU Desa,”tandas Fachri. **

Kemendesa Bersinergi dengan Kementan di Jawa Barat

Mentan RI Amran Sulaiman (paling kiri) bersama Stafsus Menteri Desa Syaiful Huda (kedua dari kanan) saat menyalurkan bantuan di Jawa Barat, Selasa (26/3).

JABAR- DESASULTRA. Kementerian Desa PDTT terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya  kerjasama di setiap kunjungan kerja Menteri Pertanian di desa-desa di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Seperti di Kabupaten Karawang, Jawa Barat misalnya.

Demikian rilis kegiatan kunjungan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (26/03/2019).

Menteri Pertanian yang didampingi Stafsus Menteri Desa, Syaiful Huda mengharapkan agar berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani desa, dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu percepatan kemakmuran masyarakat di desa. Harapan ini disampaikan Amran dan mendapat sambutan hangat dari seluruh petani dan masyarakat desa.

Sementara itu, Stafsus Mendes PDTT, Syaiful Huda, atas nama Menteri Desa mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini, sehingga ke depan dapat lebih sinergis lagi dan bersama-sama mendorong percepatan pencapaian kemakmuran bagi masyarakat desa.

"Kemendes punya pendamping desa yang tersebar di pelosok-pelosok desa. Mereka bersinergi bersama kelompok-kelompok masyarakat, termasuk petani dalam menggerakkan, memajukan dan memakmurkan masyarakat desa", tegas Stafsus yang juga Caleg DPR-RI dari PKB itu.

Kasubdit Ketahanan Masyarakat Desa, Ditjen PPMD, Kemendes PDTT, Andrey Ikhsan Lubis didampingi KN-P3MD, Sukoyo, Arwani, Asep SB dan Adam Maulana menambahkan, bentuk kerjasama yang dilakukan adalah adanya komitmen bersama antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat desa dengan Pendamping Desa dalam konteks fasilitasi masyarakat menuju kemandirian, kemajuan, dan kemakmuran masyarakat desa.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan Kunkernya di Kabupaten Karawang yang  bertema Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementerian Pertanian 2019, juga  membagikan berbagai bantuan kepada kelompok-kelompok tani, peternak, pekebun, penyuluh pertanian, dan juga kelompok santri millenial.

Manta, salah seorang anggota kelompok tani di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilabar, merasa senang atas bantuan yang dia terima bersama rekan-rekannya. "Terima kasih Pak Menteri dan Pak Presiden Jokowi", tegasnya.

Adapun bantuan Kementan yang tersalur di Jawa Barat seekitar Rp 37 miliar. Berupa :

ü  (1). PSP = Rp  871.756.680 (Alsintan);

ü  (2). BKP = Rp 1.160.000.000 (KRPL, PUPM),

ü  (3). SDM = Rp 2.066.375.000 ( 61 KSTM),

ü  (4). PKH = Rp 235.000.000 (domba),

ü  (5). TP = Rp 2.080.900.000 (Alsintan pasca panen dan bibit padi),

ü  (6). HORTI = Rp 36.422.000 (benih cabe, kangkung, jagung manis dan mangga),

ü  (7). LITBANG = Rp 33.034.005.500 (ayam, benih sayuran, buah dan tanaman hias), dan

ü  (8). BUN = Rp. 120.000.000 (bibit kelapa).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Karawang, jajaran Eselon 1 dan 2 Kementan, jajaran eselon 1 dan 2 Kemendesa PDTT, Pemda, Dinas Pertanian, Dinas PMD, Camat, Kepala Desa, Gapoktan, Penyuluh Pertanian dan Pendamping Desa serta Pegiat Desa yang total keseluruhan berjumlah lebih dari  5.000 orang.(ar/sky)

Kadis DPMD Sultra : "Pendamping Harus Taati SOP"

by : sultandarampa

Koorprop P3MD-PID Sultra, La Ode Syahruddin Kaeba, mendampingi Kadis PMD Sultra, Drs.Tasman Taewa M.Si., untuk penandatanganan SPT TPP Sultra.

Sekitar 1.100 pendamping desa, tenaga ahli dan operator yang tergabung dalam Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa – Program Inovasi Desa (P3MD-PID) Kementerian Desa PDTT-RI Proponsi Sulawesi Tenggara berkumpul di salah satu hotel di Kendari dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dan penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) TPP 2019.

TPP yang datang dari 15 kabupaten di Sultra ini dalam agenda satu hari itu, secara seremonial dibuka oleh Kepala Dinas PMD Sultra, Drs.Tasman Taewa, M.Si., didampingi oleh Koordinator P3MD-PID Kementerian Desa PDTT-RI Propinsi Sulawesi Tenggara La Ode Syahruddin Kaeba, Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Muhammad Sofyan, serta dari pihak mitra DPMD.

Kadis DPMD Sultra, Drs.Tasman Taewa M.Si., dalam penjelasannya dihadapan ribuan pendamping mengingatkan perlunya dan semakin mendesaknya kerja-kerja pendampingan secara professional.

“Tugasnya pendamping adalah mendampingi, sebagai pihak konsultasi dengan Kades atau aparat desa, dan terus menjalin komunikasi dengan  dinas terkait, termasuk DPMD kabupaten,” himbaunya.

Ia meminta tugas-tugas pendamping yang sudah diatur dalam SOP itu tidak dilanggar seenaknya. Sebab bila itu terjadi, maka akan menimbulkan konsekwensi. “Ya, ada konsekwensi administrasi yang diterapkan dan ada konsekwensi hukum, diantaranya adalah teguran, bahkan bisa berujung pada PHK,” ucapnya.

Mantan Kadis Pemuda dan Olahraga Pemprov Sultra ini juga telah meminta agar KPW (Konsultan Pendamping Wilayah) Sultra untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan DPMD, sekaligus melakukan pengendalian pendamping.

Pada tempat yang terpisah, La Odes Syahruddin Kaeba, juga mengungkapkan bahwa pihaknya berterima kasih sebesar-besarnya ke DPMD Sultra atas keseriusan dalam pengendalian pendamping dengan segala resiko dan tugas-tugasnya sesuai SOP yang telah diatur sebelumnya.

“Pada kesempatan ini, saya juga akan memastikan bahwa SOP tersebut betul-betul berjalan, dengan cara melakukan pemantauan langsung di lapangan. Saya akan turun langsung sendiri ke desa-desa untuk melihat progress Dana Desa dan segala hal-hal yang terkait dengan itu,” tambahnya.

Untuk itu, Syahruddin Kaeba meminta agar para pendamping betul-betul melakukan konsultasi ke desa-desa utamanya dalam mendorong penggunaan dana desa yang lebih efektif, seperti dalam pengembangan ekonomi desa dan aspek pemberdayaannya, termasuk terus berkreatif untuk memunculkan Prudes-Prudes yang bertebaran di desa-desa.  (*)

Mendes Temui 123 Negara Terkait Dana Desa

Dirjen PPMD Kemendes PDTT Taufik Madjid ketika Membuka Roadmap TPP

By : Cham

JAKARTA – SC.com. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI, Taufik Madjid S.Sos., M.Si, menyampaikan beberapa pesan dan harapan saat mewakili Menteri Desa membuka workshop penyusunan roadmap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2020-2025 tingkat nasional di Jakarta, Rabu malam (13/2/2019).

Di hadapan ratusan peserta workshop dari seluruh provinsi di Indonesia, Dirjen PPMD berharap agar hasil kajian roadmap TPP yang dilakukan provinsi-provinsi dapat diintegrasikan menjadi satu. Diketahui, kajian roadmap yang dilakukan provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing. Taufik meyakini, dengan terintegrasinya hasil kajian roadmap dari provinsi-provinsi dapat menghasilkan kajian kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional.

“Sekarang ini pertanyaannya, sudah sejauh mana kontribusi kita (pendamping,red) dengan program pendampingan? Itu pertanyaannya. Yang ditanyakan bukan lagi soal sudah apa kontribusi kita,”kata Taufik dalam sambutannya.

Dirjen PPMD mengingatkan kepada seluruh pendamping desa di Indonesia, bahwa saat ini Kemendesa dan pendamping desa berada dalam “program besar”, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar. Olehnya itu, ouput yang dihasilkan wajib hukumnya memberi kontribusi yang sangat besar pula. “Beri kontribusi terbaikmu. Kontribusi terbaikmu,”ujar Taufik disambut tepuk tangan semangat.

Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Taufik menegaskan agar manfaat dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU tersebut. Desa dan masyarakatnya menjadi maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Dan saat ini pencapaian yang dihasilkan dari dana desa sangat menggembirakan.

“Tadi pagi (13 Februari 2019,red) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara, terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak lepas dari dana desa dan program pendampingan,”kata Taufik.

Secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya. Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat.  Pencapaian tersebut, kata Taufik, karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan.

“Jumlah tenaga pendamping desa yakni 39 ribu secara nasional. Ini yang saya harap terus dijaga kinerja dan semangatnya,” ucap mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ini.

Di akhir sambutannya, Taufik menyampaikan agar kegiatan workshop dapat menghasilkan roadmap TPP periode 2020-2025 yang sesuai harapan. Sehingga nantinya bisa diketahui apa yang akan dilakukan, dan apa yang harus diperbaiki ke depannya. Apakah ada pendekatan lain yang harus dilakukan, ataukah yang ada sekarang tinggal dipertajam lagi.

“Roadmap TPP 2020-2025 ini nanti, juga kita tembuskan ke Kementerian Bappenas,”demikian Taufik. (*)

Sementara itu, Direktur PMD Kemendesa M Fachri S.STP,. M.Si dalam laporan panitianya menginformasikan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini sudah 22 provinsi yang telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya. Masih ada 11 provinsi lagi yang sementara menyelesaikan kajian roadmap. Jika tidak ada halangan, bulan Mei 2019 nanti sudah finish kajiannya.

Fachri menyampaikan, kegiatan workshop semoga menghasilkan kebijakan pendampingan desa yang tepat sasaran untuk 5 tahun ke depan. Apalagi workshop kali ini memiliki lima tujuan utama. Pertama; terlaksananya studi perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping. Kedua; terjadi umpan balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping.

Ketiga; tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019. Keempat; terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI), dan yang kelima; terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif.

 “Saat ini, sudah tersedia puluhan ribu dokumen pembelajaran hasil dari kerja-kerja inovatif yang siap ditiru desa-desa dalam memajukan dan memandirikan desa,”tandas Fachri pada worskho yang juga mengundang kalangan perguruan tinggi, Satker Dana DOK, tenaga ahli dan konsoltan nasional Kemendesa PDTT se-Indonesia tersebut. **