Kemendes Siapkan 90 Ribu Hektar Lahan untuk Ketahanan Pangan Pasca Covid-19

JAKARTA - DesaSultra. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang menyiapkan lahan untuk intensifikasi atau pembudidayaan tanaman yang akan menopang ketahanan pangan nasional pasca pandemi Covid-19.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri itu menjelaskan, ketersediaan pangan nasional sangat terbatas karena beberapa bulan terakhir produksi sedikit terganggu dengan adanya pandemi Covid-19.

"Kita terus melakukan penyiapan lahan transmigrasi untuk ketahanan pangan," ungkap Gus Menteri di Jakarta, Selasa (07/07/2020).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, setidaknya ada sekitar 90 ribu hektar lahan milik masyarakat transmigrasi yang sudah siap untuk digarap, lahan tersebut berada di Kalimantan Utara dan Kecamatan Dadahub.

"Di sana diupayakan proses intensifikasi tanaman pangan, dengan harapan menjadi salah satu upaya ketahanan pangan nasional kita," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga akan memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes di seluruh Indonesia untuk menggerakkan kembali ekonomi dengan tatanan hidup baru pasca pandemi Covid-19.

"Selanjutnya kita juga lakukan registrasi desa wisata yang pada akhirnya dilakukan Digitalisasi Desa Wisata. Dua hal ini sangat penting karena basis ekonomi desa ada disitu," pungkasnya.

Kemendesa Bersinergi dengan Kementan di Jawa Barat

Mentan RI Amran Sulaiman (paling kiri) bersama Stafsus Menteri Desa Syaiful Huda (kedua dari kanan) saat menyalurkan bantuan di Jawa Barat, Selasa (26/3).

JABAR- DESASULTRA. Kementerian Desa PDTT terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya  kerjasama di setiap kunjungan kerja Menteri Pertanian di desa-desa di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Seperti di Kabupaten Karawang, Jawa Barat misalnya.

Demikian rilis kegiatan kunjungan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (26/03/2019).

Menteri Pertanian yang didampingi Stafsus Menteri Desa, Syaiful Huda mengharapkan agar berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani desa, dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu percepatan kemakmuran masyarakat di desa. Harapan ini disampaikan Amran dan mendapat sambutan hangat dari seluruh petani dan masyarakat desa.

Sementara itu, Stafsus Mendes PDTT, Syaiful Huda, atas nama Menteri Desa mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini, sehingga ke depan dapat lebih sinergis lagi dan bersama-sama mendorong percepatan pencapaian kemakmuran bagi masyarakat desa.

"Kemendes punya pendamping desa yang tersebar di pelosok-pelosok desa. Mereka bersinergi bersama kelompok-kelompok masyarakat, termasuk petani dalam menggerakkan, memajukan dan memakmurkan masyarakat desa", tegas Stafsus yang juga Caleg DPR-RI dari PKB itu.

Kasubdit Ketahanan Masyarakat Desa, Ditjen PPMD, Kemendes PDTT, Andrey Ikhsan Lubis didampingi KN-P3MD, Sukoyo, Arwani, Asep SB dan Adam Maulana menambahkan, bentuk kerjasama yang dilakukan adalah adanya komitmen bersama antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat desa dengan Pendamping Desa dalam konteks fasilitasi masyarakat menuju kemandirian, kemajuan, dan kemakmuran masyarakat desa.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan Kunkernya di Kabupaten Karawang yang  bertema Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementerian Pertanian 2019, juga  membagikan berbagai bantuan kepada kelompok-kelompok tani, peternak, pekebun, penyuluh pertanian, dan juga kelompok santri millenial.

Manta, salah seorang anggota kelompok tani di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilabar, merasa senang atas bantuan yang dia terima bersama rekan-rekannya. "Terima kasih Pak Menteri dan Pak Presiden Jokowi", tegasnya.

Adapun bantuan Kementan yang tersalur di Jawa Barat seekitar Rp 37 miliar. Berupa :

ü  (1). PSP = Rp  871.756.680 (Alsintan);

ü  (2). BKP = Rp 1.160.000.000 (KRPL, PUPM),

ü  (3). SDM = Rp 2.066.375.000 ( 61 KSTM),

ü  (4). PKH = Rp 235.000.000 (domba),

ü  (5). TP = Rp 2.080.900.000 (Alsintan pasca panen dan bibit padi),

ü  (6). HORTI = Rp 36.422.000 (benih cabe, kangkung, jagung manis dan mangga),

ü  (7). LITBANG = Rp 33.034.005.500 (ayam, benih sayuran, buah dan tanaman hias), dan

ü  (8). BUN = Rp. 120.000.000 (bibit kelapa).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Karawang, jajaran Eselon 1 dan 2 Kementan, jajaran eselon 1 dan 2 Kemendesa PDTT, Pemda, Dinas Pertanian, Dinas PMD, Camat, Kepala Desa, Gapoktan, Penyuluh Pertanian dan Pendamping Desa serta Pegiat Desa yang total keseluruhan berjumlah lebih dari  5.000 orang.(ar/sky)

MARI BELAJAR BERSAMA PETANI DI SBD MUNA

Abd.Rahman 
TA-TTG MUNA

Sanggar Belajar Desa Kab.Muna-Sultra untuk Kelas Petani

Desa Tasaka merupakan kawasan yang sangat potensial dalam mengembangkan berbagai produk unggulan, utamanya seperti pengembangan kacang tanah.

Mulai bulan depan, para petani telah bersepakat untuk menanam kacang tanah di berbagai kawasan lahan yang selama ini merupakan lahan kritis, lahan-lahan yang tidak produktif, yang selama ini dibiarkan terlantar.

Tetapi ada juga lahan-lahan dalam kawasan tersebut, ditanami oleh petani ala kadarnya, misalnya ada yang tanam kacang, sebelahnya tanam jagung, di sebelah yang lain beda pula tanamannya.

Sebelum musim tanam secara besar-besaran yang didanai oleh Dana Desa, maka sejumlah warga telah pula melakukan uji coba tanaman kacang tanah, hasilnya memang sungguh menggembirakan.

Maka untuk tanaman kacang tanah dengan menggunakan Dana Desa ini adalah luasan berkisar 250 hektar yang terdiri atas beberapa kawasan. Dimana kawasan ini memang disekat-sekat oleh ekosistem hutan dan tanaman jangka panjang lainnya.

Kacang tanah di daerah ini sebelumnya memang telah menjadi salah satu tanaman penghasilan warga secara alternative, namun tidak menjadi pilihan utama, karena selain tidak adanya kebijakan serentak dari Kades.

Kemudian, kemampuan warga / petani untuk membeli bibit dalam jumlah memadai dikarenakan lantaran ekonomi mereka, apalagi ditambah dengan saprodi yang terkadang mencekik.

Kesepakatan-kesepakatan menjadi penting antara petani, kesepakatan adat, seperti sistem menjaga hama, mulai musim tanam, menjadi konsensus antarpetani sehingga dapat produksinya lebih tinggi.

Desa Rangka 
Rangka merupakan desa yang memiliki lahan-lahan pertanian, termasuk pertanian perkebunan (huma) untuk tanaman pagi yang luas, meski memang berada pada spot-spot yang diantarai oleh kawasan hutan.

Yaitu, luas lahan sekitar 300 hektar untuk pengembangan padi verietas lokal, yaitu padi beras merah, yang selama ini memang masih bertahan, atau masih ditanam oleh masyarakat.

Harga pasaran di luar Muna varietas padi merah ini masih terhitung mahal, antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000 perliternya. Dengan demikian maka prospek pengembangan varietas lokal dengan dukungan dana desa menjadi masih sangat prospek.

Sistem pertanian dengan varietas lokal ini akan menggunakan pupuk dan saprodi alami. Sehingga pertanian alami selain untuk meningkatkan produktivitas, juga untuk melestarikan sistem pertanian yang aman untuk konsumsi masyarakat. 
 
Sanggar Belajar
Sanggar belajar desa yang diawali di Kecamatan Kabawo yang kemudian ditularkan ke desa-desa atau ke kecamatan tetangga sudah mulai menampakkan hasil, antara lain, yakni SBD didirikan untuk memerankan diri sebagai simpul pengelolaan informasi antarwarga atau antarpetani dalam pengembangan program-program di desa-desa.

SDB didirikan sebagai tempat-tempat pelatihan, pendidikan, dan training-training (OJT, IST), yang ditujukan kepada warga, para petani, dan para pendamping untuk pengetahuan dan keterampilan khusus.

SDB juga ditujukan untuk melakukan konsilidasi, sosialisasi, bahkan menjadi tempat diskusi untuk aparat desa, termasuk untuk pengolahan data, migrasi dan lainnya. 

Sangar belajar desa yang kemudian dikenal dalam Bahasa Wuna adalah "Poangkatau". Nama ini disematkan di Desa Lakandito Kec. Kabangka.

Dimana dalam pemahaman warga desa ,adalah kebersamaan dlm bersikap dan bertingkah,atau saling menghargai satu sama lain,serta menjalin hubungan yang harmonis antara sesama. (darampa)

Berdasarkan hal tersebutlah, sehingga Nama "SBD" Desa Lakandito "Poangkatau".
Dalam kaitannya dengan fokus utama  SBD yang ditekankan pada penguatan 3 Kelembagaan dalam desa :
1. Kelembagaan PEMDES
2. Kelembagaan Masy. desa
3. Kelembagaan ekonomi Desa,

Filosofi dari SBD “Poangkatau”, Warga dan pemerintah desa berharap ketiga kelembagaan ini dapat saling menopang, saling menghargai, bersinergi dan memiliki hubungan yang harmonis untuk bersama-sama mewujudkan “Visi Bersama Desa” Yang telah dibangun Menuju Desa Mandiri. (*)

INOVASI DESA MULAI BERTUMBUH DI SULTRA

Sultan Darampa

TA-MIS PID P3MD SULTRA

 

Kadis DPMD Sultra, Tasman Taewa disamping Pj Gubernur Sultra (baju batik hijau) dan KPP PID-P3MD Sultra La Ode Syahruddin Kaeba (batik merah dibelakang Kadis)

“Program Inovasi Desa, sangat membantu memperlancar pengarusutamaan pembangunan desa, dan Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 15 kabupaten telah melaukan berbagai lompatan pembangunan yang sumber pendanaannya berasal dari Desa Desa,” ungkap Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Drs.Teguh Setyabudi pada saat membuka Rapat Koordinasi PID Propinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari, 2 Agustus 2018.

   

Menurutnya, dengan PID ini maka laju pembangunan desa, apalagi yang selama ini sudah dilakukan melalui P3MD (program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa), yang telah menyentuh sekitar 1.917 desa yang telah mendapat pendampingan oleh para pendamping desa.

Ia meminta agar melalui Rakor ini, betul-betul lahir kesepakatan-kesepatan untuk memaju inovasi-inovasi desa yang memungkin desa untuk maju lebih cepat, lebih mandiri, dengan cit-cita kesejahteraan rakyatnya.

Bahkan dalam perjalanannya ke 15 kabupaten dan 2 kota di Sultra, telah melihat beberapa kemajuan dari program ini dimana desa-desa telah melalukan proses-proses transparansi dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terlihat pemasangan spanduk atau baliho yang besar di sepanjang jalan-jalan, atau di depan kantor desanya.

“Saya bangga dan sudah menyaksikan langsung dari proses ini, mulai dari perbatasan Sulawesi Selatan, di Kabupaten Kolaka Utara, sampai di pulau-pulau sudah saya kunjungi, dan inovasi ini memang mulai bertumbuh untuk memacu pembangunanya,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, hadir selain Pj Gubernur Sultra, juga Kadis DPMD Sultra yang saat ini juga menjabat Pj Bupati Kabupaten Konawe, termasuk kadis-kadis DPMD, Bappeda, Pendidikan, Diseperindag, wakil LSM, dari masing-masing 15 kabupaten di Sultra.

Kadis DPMD Sultra, Tasman Taewa juga membeberkan kepada Pj Gubernur Sultra bahwa sejak Dana Desa bergulir di Sultra pada 1.917 desa, dan pertumbuhan pembangunan desa melalui Dana Desa telah berjalan dengan baik.

Sementara itu, KPP P3MD-PID Sulawesi Tenggara, La Ode Syahruddin Kaeba menuturkan bahwa sekitar 1.200 pendamping yang bekerja secara professional di Sultra, telah melakukan berbagai tahapan pendampingan sesuai dengan mandatnya.

“Kita juga terus melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif selain daripada tupoksi utamanya kita, termasuk bagaimana membangun dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat Prudes atau Prukades, yang kemudian dilink-kan dengan sumber-sumber pasar, utamanya untuk investor, seperti pasar regional untuk bawang merah yang telah menjadi Prukades Kab.Buton Selatan, ada cabe merah di Koltim yang sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan makanan terbesar Indonesia,” tutupnya. (*)

DANA DESA KUATKAN EKPSOR RAJUNGAN

La Supuri

TA-TTG BUTENG

Desa ini terletak di ujung tanjung Selat Lasongko, di timur, yang menjadi penghubung antara tanjung sebelahnya yang merupakan induk dari Kecamatan Mawasangka Timur.

Batubanua merupakan desa yang berpenduduk 506 jiwa, dengan jumlah 165 KK, yang terdiri atas 120 KK nelayan, dengan luas wilayah desa 911 hektar.

Sebagai desa-desa pesisir yang menjadi ciri khas utama, adalah kehidupan warganya yang mengandalkan nelayan tangkap. Selama bertahun-tahun selain nelayan tangkap ikan yang jauh melaut ke samudra luas, juga adalah nelayan tangkap kepiting rajungan.

Nelayan ini bukan hanya bagi kaum lelaki, tetapi juga bagi kaum ibu-ibu, utamanya bagi perempuan kepala rumah tangga. Di desa ini sekitar 30 orang perempuan kepala rumah tangga yang mengandalkan hidupnya dari kepiting rajungan ini.

Namun selama ini, kepiting para nelayan tangkap itu hanya langsung menyetornya kepada para pengumpul. Kekurangannya, karena biasanya hanya pengumpul yang menentukan harga sepihak, apalagi kalau nelayan telah meng-bon duluan, dan itulah yang terus-menerus terjadi. Hal ini dikarenakan karena memang pabrik pengolahan daging kepiting rajungan di desa itu belum ada.

Dengan kondisi tersebut, maka Kades mengeluarkan kebijakan melalui DD tahun 2016 dimana 15 unit kapal bantuan kepada nelayan-nelayan yang kurang mampu. Tujuannya adalah menfasilitasi penangkapan kepiting rajungan.

Karena dianggap belum memadai, maka DD t5ahun 2017 lalu kemudian disalurkan lagi bantuan pembelian kapal tangkap sebanyak 30 unit yang ditujukan kepada masing-masing kepala keluarga.

Dan tahun 2018, untuk tahap II dan III, lagi-lagi keluar lagi pembelian 15 unit kapal. Sehingga dalam tiga tahun terakhirnya, sudah ada 60 KK yang telah memiliki kapal dengan bantuan Pemdes berkat Dana Desa.

Untuk mempertinggi mutu dan produksi tangkapan, akhirnya dibentuklah BUMDes yang unit kegiatannya adalah home industri pengolahan daging kepting rajungan. BUMDes yang kerjasama dengan salah satu industri besar di Indonesia, secara khusus setiap dua hari mengambil daging-daging kepiting olahan ini untuk diekspor ke pasar internasional melalui kantor besarnya di Parepare dan Medan.

Sehingga setiap dua hari, perusahaan tersebut mengambil dan mengirim daging kepiting rajungan ini ke gudang-gudangnya.

Unit pengolahan ini mempekerjakan 10 orang perempuan, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang sudah tidak produktif lagi kerja di pantai atau melaut, sehingga yang selama ini menganggur, maka dengan home industri ini mereka sudah dapat membantu penghasilan suaminya.

Setiap pekerja mendapatkan upah Rp 20.000 perKg dari BUMDes. Dimana setiap hari para ibu-ibu yang berjumlah 10 orang ini dapat mengupas daging tersebut sebanyak 5 Kg atau lebih, sehingga pendapatannya perhari Rp 100.000 perhari. Itu kalau musim krisis, artinya kurang pasukan kepiting yang masuk karena musim ombak.

Nelayan pun demikian, karena musim ombak, mereka hanya mampu menjual tangkapannya kira-kira Rp 200 ribu persetiap kali turun melaut. Tetapi, kalau musim tenang, dimana banyak kepiting, rata-rata setiap nelayan dapat meraup keuntungan Rp 2 juta perminggunya.

Apalagi dengan 60 unit bantuan kapal dari DD ini, maka semakin meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Dengan pembelian dari pengumpul Rp 50 ribu perKg gelondongan (kepiting utuh), setelah diolah kemudian dijual dalam bentuk daging yaitu sebesar Rp 250 perKg ke perusahaan.

BUMDes ini setiap 2 hari mengirim ke perusahaan rata-rata angara 17 Kg – 20 Kg. Tetapi kalau musim subur kepiting, maka dapat diolah lebih dari angka tersebut. Sehingga dengan keberadaan DD dan BUMDes ini secara pasti aktivitas ekonomi warga yang kurang mampu sudah dapat meningkat, apalagi memang ada dukungan berupa peralatan tangkap, kapal.  (*)

LAMBOTUA : "TERIMA KASIH PAK MENDES PDTT

Masgar, ST

TA-PP KOLTIM

Lambotua. Sebuah desa yang jauh meluruh di lembah-lembah gugusan Pegunungan Mekongga Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Masih terisolir, dan sangat susah diakses dengan kendaraan roda empat, kecuali motor. Itu pun dalam kondisi kemarau.

Desa Lambotua dihuni sekitar 100 kepala keluarga, yang 99 persen adalah keluarga petani, utamanya untuk sektor perkebunan komoditi ekspor. Mulai dari cengkeh, merica (lada), termasuk untuk tanaman musiman seperti durian, langsat, rambutan, dan aneka sayur-sayuran.

Koordinator Propinsi P3MD-PID Sulawesi Tenggara, La Ode Syahruddin Kaeba, menuturkan bahwa desa ini memang sangat luar biasa, potensinya sangat besar, apalagi kalau dikembangkan peningkatan Prudes atau Prukades.

“Makanya, kita mendorong untuk dijadikan desa binaan khusus dalam rangka menjadi contoh pengembangan Prudes di Kabupaten Kolaka Timur. Apalagi memang kehidupan warganya yang sangat mendukung, ramah, dan sangat mengapresiasi dukungan dari pihak luar,” ujarnya.

Namun semuanya itu adalah hanya sekadar untuk dikonsumsi sendiri, karena akses penjualan ke desa tetangga, apalagi untuk ibukota kecamatan, masih sangat terasa susah, karena selama ini hanya akses jalan kaki, sehingga sangat menyusahkan kalau harus memikul beban di pundak hasil produksi desanya untuk di jual di ibukota kecamatan.

Subur, dan apa saja dapat tumbuh disini. Olehnya itu, dengan menggunakan desa secra optimal, termasuk dalam anggaran DD tahun 2018 yang sebesar Rp 712,808 juta, maka warga sepakat untuk pembelian bibit merica sebesar Rp 20 juta, disamping untuk pembangunan sarana vital bagi desanya.

Juga ada alokasi pada tahun ini sebesar Rp 13 juta untuk anggaran pelatihan, utamanya pelatihan yang berkaitan dengan pengolahan hasil Prudes agar lebih berkualitas dan bernilai jual mahal. Bahkan BUMDesnya juga sudah mulai dianggarkan, yaitu penyertaan modal sebesar Rp 24 juta.

Warga setempat menyatakan bersyukur atas adanya program dana desa ini. "Terima kasih Pak Menteri Desa," seru warga. (*)

3 RIBU HA UNTUK PRUDES JAGUNG

Sultan Darampa
TAPP MIS-PID P3MD SULTRA

foto : Anna Wa Ode Ratna / PDP di Buton Tengah  

Dalam meningkatkan dan mengoptimalisasi produk unggulan desa (Prudes) berupa tanaman jagung, maka masyarakat dari berbagai desa dibantu masing-masing pemerintah desa, dan pemerintah setempat, menargetkan akan menanam jagun pada hamparan 3.000 hektar.

Hamparan ini dalam status hutan perdu APL (areal penggunaan lain) yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat. Utamanya di Desa Tanailandu dan Desa Polindu dan sekitarnya, Kecamatan Mawasangka.

Bupati Buton Tengah, H.Samahuddin yang kemudian turun ke lapangan setelah diundang oleh petani untuk melihat langsung potensi jagung dan areal pengembangannya berjanji untuk mendorong desa dan warga dalam perluasan tanaman tersebut.

Bupati Buteng bersama petani jagung. foto : fauzi/butonpos

Hadir yang mendampingi bupati, yakni Sekab La Ode Hasimin dan anggota DPRD Kadir Teme, Camat Mawasangka Erika Anzarsari, Danramil Mawasangka Kapten Inf Didy Arman, Kapolsek Mawasangka Iptu Panawi, bersama para Kepala SKPD, menghadiri undangan pesta panen di kediaman Kepala Desa (Kades) Tanailandu.

Selanjutnya rombongan diundang lagi dengan acara yang sama ke perkebunan jagung masyarakat Desa Polindu di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal bukan kawasan hutan.

Lahan APL yang sudah dibuka dan dimanfaatkan masyarakat Desa Polindu tersebut untuk menanam jagung hibrida baru sekitar 19,5 hektar. Selain itu, Desa Tanailandu, Desa Waburense, dan Desa Kanapa-napa sebagai kawasan basis pertanian juga memanfaatkannya.

"Setelah saya melihat langsung perkebunan jagungnya, rupanya hasilnya cukup bagus. Pemerintah daerah akan memperhatikan petaninya dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan tanaman jagung mereka," ungkap Samahuddi seperti yang dikutip dari Buton Pos.

Untuk mendukung pengembangan tanaman jagung ini, kata dia, Pemkab Buteng menyiapkan potensi lahan seluas 3.000 hektar dalam kawasan APL. "Pesta panen hari ini merupakan hasil perdana dari jagung yang mereka sudah tanam," terangnya.

Selain dukungan lahan, bupati juga akan terus membuka akses jalan tani untuk memudahkan para petani memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Utamanya kawasan basis pertanian di Kecamatan Mawasangka seperti Desa Tanailandu, Polindu, Waburense, dan Kanapa-napa.

"Saya akan kembangkan dengan baik sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Buteng ini bersama sektor unggulan lainnya seperti Perikanan dan Pariwisata," pungkasnya.(*)

Bupati Buteng bersama Sekda dan aparatnya menikmati jagung rebus 

PKT KAWASAN AGROPOLITAN DITUBAN

kemendesa.go.id

foto : okezone.com

Pemanfaatan dana desa dengan skema padat karya tunai terus dilakukan di pedesaan. Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, memanfaatkan hal tersebut untuk membangun infrastruktur pendukung Kawasan Agropolitan Belimbing.

Berdasarkan hasil musyawarah, masyarakat Desa Tasikmadu mengalokasikan dana desa sebesar Rp 172 juta untuk membangun paving blok tempat parkir taman wisata belimbing dengan total volume 852 m2. Anggaran sebesar Rp 53 juta dari total pembiayaan digunakan untuk membayar upah pekerja. Sebanyak 25-30 pekerja dari warga miskin dan pengangguran terlibat dalam pembangunan tersebut.

“Dengan target pengerjaan selama 30 hari, upah yang diterima para pekerja yakni Rp 75 – Rp 80 ribu. Ini harus dilakukan secara swakelola,” ujar Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Taufk Madjid, saat meninjau langsung proyek pembangunan di Desa Tasikmadu, Jumat (9/3).

Selain paving blok, Desa Tasikmadu juga memanfaatkan dana desa dengan skema padat karya tunai untuk pembangunan drainase. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperlancar drainase di Kawasan wisata. Dengan panjang 190 meter, pembangunan ini menghabiskan biaya sebesar Rp 77 juta. Sebanyak Rp 35 juta dialokasikan untuk upah pekerja dengan jumlah pekerja yang terlibat yakni 20 orang. Upah yang didapatkan untuk tukang yakni Rp 80 ribu dan Rp 75 ribu untuk pekerja.

Taufik menambahkan, pemerintah akan turun langsung ke daerah untuk meninjau pelaksanaan padat karya tunai. Dirinya juga meminta para pendamping desa untuk berkontribusi aktif dalam proses perencanaan padat karya tunai.

"Untuk evaluasi program, kami tiap saat akan dan telah melakukan tinjauan lapangan. Kami juga meminta pendamping desa bersama kepala desa menjaga secara konsisten padat karya tunai ini. Harapannya desa-desa lain mengikuti pola yang sama," sambungnya

Sementara itu, Kepala Desa Tasikmadu, Puji Prajoko mengatakan, dana desa sangat dirasakan manfaatnya sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Pasalnya, desa yang kini sedang mengembangkan Kawasan Agropolitan Belimbing menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke desanya. Infrastruktur yang semakin baik pun semakin menarik minat para wisatawan.

"Dengan sarana prasarana yang memadai maka ada kenyamanan pengunjung di area wisata. Sebelumnya jalan bebatuan, kini area parkir jadi nyaman. Terlebih ini juga dikelola oleh BUMDes. Terima kasih dana desa karena hampir seluruh fasilitas umum dengan adanya dana desa bisa terbiayai. Ada peningkiatan ekonomi dan efisiensi pembiayaan," jelasnya.

Kawasan Agropolitan Belimbing Desa Tasikmadu mulai dikembangkan menjadi Kawasan agrowisata sejak tahun 2017 lalu. Setiap satu hektar pada lahan seluas 25 hektar tersebut, ditanami 300 tanaman. Pengelolaan dilakukan oleh kelompok tani yang berjumlah 32 orang.(*)

SEGARKAN WARGA DENGAN VOLLEY DD 2018

Samsul Kaidah
PDP KEC.KOPIALA - KONAWE

Warga Desa Sambaarasi, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, secara swadaya buka lapangan bola voli sederhana ‘ala desa’ yang terletak di tepi jalan poros desa. Lapangan tersebut tepat berada di depan rumah Kepala Desa.

Pada saat ditemui, Kepala Desa Sambaraasi, Anton menuturkan bahwa lapangan tersebut sudah memang ada sejak dulu sebelum ia menjadi Kepala Desa.

Ia menambahkan, tujuan dari dibukanya lapangan bola voli tersebut untuk mengisi kegiatan disore hari serta untuk meningkatkan solidaritas warga desa terutama dari kalangan remaja, pemuda dan ibu-ibu, bahkan tak jarang dari orang-orang tua juga turut bermain voli.

"Tujuan pembuatan ini tidak lain untuk mengisi kegiatan di sore hari, untuk berkumpulnya remaja, kaum muda, ibu-ibu, maupun orang tua, agar solidaritas dan kekompakan tetap terjaga dalam desa,” ujar Anton.

Anton juga menyampaikan, bahwa pendanaan dalam pembukaan lapangan voli yang dilakukan secara gotong royong tersebut berasal dari inisiatif dan swadaya masyarakat sendiri.

"Untuk pendanaan buat beli bola dan net biasanya warga itu patung-patungan. Kalau tiangnya yah kayu hutan yang diambil warga dari dalam hutan,” pungkas Anton.

Kepala Desa Sambaraasi berharap, agar masyarakat desa terutama remaja dan kaum muda selalu meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas dan bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi penerusnya nanti.

"Semoga dengan bermain voli setiap sore hari, solidaritas dan kebersamaan bisa ditingkatkan lagi. Karena secara tidak langsung dengan bermain voli ini menjadi sarana agar semua pihak bisa menjalin hubungan yang lebih baik,” ungkap Anton.

Terkait peran Pemerintah Desa dalam pengembangan olahraga, lebih detail Anton menjelaskan bahwa sekarang inilah saatnya bagi para pemuda untuk kembali mengaktifkan kegiatan olahraga melalui karang taruna.

Dalam APBDesa 2017, Pemerintah Desa juga telah menganggarkan bidang Pembinaan Kemasyarakatan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) kurang lebih 30 jutaan yang di dalamnya ada Karang Taruna termasuk lembaga kemasyarakatan lainnya seperti PKK, LPM, Putobu, kesehatan desa, maupun pembinaan keagaamaan.

Sebagai wadah pembinaan, tentu saja karang taruna harus memiliki program-program kegiatan yang jelas, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di sekitarnya.

Banyak hal yang bisa dilakukan para pemuda karang taruna untuk menyumbangkan hal-hal besar yang dimulai dari hal-hal yang kecil seperti olahraga.

“Insya Allah di 2018 ini, kami akan coba genjot pengembangan sarana olahraga melalui Dana Desa (DD) yang saat ini masih dalam proses perencanaan. Kita tunggu jadwal verifikasi di Kecamatan atau Kabupaten,” tutup Anton.