Cerita Tentang Jokowi dari Timur Jauh

Oleh : Silverster / TA MIS-PID Provinsi NTT

DANA Desa (DD) lahir di tempat yang sama dan pada jam yang sama. Yaitu, pada saat Presiden Joko Widodo memegang kendali pemerintahan Republik Indonesia jelang penghujung tahun 2014. Betapa sangatlah brilian konsep dan gagasan untuk membangun negara tercinta ini yang dimulai dari desa atau wilayah pinggiran.

Saya meyakini, gagasan membangun Indonesia dari desa atau pinggiran, tentu dihasilkan dari sebuah perenungan yang mendalam oleh Jokowi dan timnya bersama wakilnya Jusuf Kalla. Pemerintahan ini sangat tahu betul, tentang titik pangkal/persoalan ketidakmampuan orang desa untuk maju dan bersaing demi hidup yang mandiri. Maka, desa diberi peran penting untuk berdaulat.

Paling tidak, DD hadir dan menjawab sebagian besar permasalahan pembangunan yang ada di desa. Dimana desa diberi kebebasan dan tanpa tekanan, dengan sumber pembiayaan dari DD. Desa pun mulai berpikir dan menata pembangunan tahap demi tahap. Kini, mulai terasa arah pembangunan di desa pada umumnya.

73 tahun sejak Indonesia bebas dari belenggu penjajahan, desa belum pernah diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan di daerah mereka seperti empat tahun terakhir. Semuanya top down. Semuanya tinggal jalankan perintah atasan, meski arah pembangunan tidak menjawab segala kebutuhan desa. Tetapi, apalah daya orang desa, tinggal turuti saja segala kemauan sang penguasa.

Presiden Jokowi pun datang blusukan ke desa dan kampung-kampung, hanya mau mendengar apa saja keluhan orang desa yang berada di piggiran kota. Karena selama ini, aspirasi mereka belum tersalurkan dengan maksimal. Jokowi ingin menyahuti langsung aspirasi dari orang-orang desa.

Percikan api pembangunan telah terasa, terngiang di telinga kita saudara-saudara. Di mana-mana mulai mengakui tentang besarnya manfaat DD dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, tanpa memilih dan memilah daerah, suku, agama serta golongan. Jokowi ternyata bukan sekadar pejabat sementara Presiden RI, tetapi telah menjadi bapak pembangunan bagi desa dan nusantara ini.

Sebagai Tenaga Ahli (TA) Kemendesa PDTT RI di tingkat provinsi, setiap kali saya melakukan kunjungan kerja ke kabupaten, kecamatan, dan monitoring ke desa-desa, saya melihat begitu semringahnya orang-orang desa saat ini. Aspirasi pembangunan yang mereka butuhkan, selama ini diakui sebagian besar telah terakomodir. Karena arah pembangunan desa mereka, sudah mereka tentukan sendiri, melalui forum musyawarah dan mufakat yang alot dan bersahabat.

Ketika saya berdiskusi ringan dengan beberapa warga desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, warga merasakan bahwa pemerintahan Jokowi telah memberikan peran langsung kepada rakyat dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Warga mengaku sangat merasakan dampak pembangunan secara langsung maupun tak langsung.

Pelibatan warga juga sangat terasa melalui ajang musyawarah untuk penetapan RKPDes (PKD, Musdes, Musrenbang-Cam, Musrenbang-Kab, Musrenbang-Prov, dan Musrenbang-Nas).

Sebagai Tenaga Pendamping Profesional, tentu saya mempunyai tanggung jawab yang amat berat. Dimana yang menjadi persoalan adalah bagaiman caranya untuk merangkul orang desa, agar para elit di desa tidak saling mencari-cari kesalahan antara satu lainnya.

Mari bersama membangun desa demi memperlancar roda perekonomian, kesehatan, dan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas. Dengan begitu, kita siap mengarungi arus globalisasi dan tidak akan menjadi korban dari kebijakan kaum kapitalis dan neo-liberal.

Contoh nyata seperti Negara Zimbawe di Afrika. Rakyatnya hidup melarat. Untuk makan saja susahnya minta ampun. Kenapa hal ini terjadi di sana? Salah satu penyebabnya, karena sumber daya manusia yang sangat lemah, pola pikir dan cara pandang masyarakatnya masih rendah.

Demi memperkuat ketahanan konomi Indonesia, maka pada massa pemerintahan Jokowi, telah digelontorkan dana yang begitu besar kepada desa untuk membentuk arah pembangunan, baik dari segi sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas untuk berinovasi. Ini penting, agar desa bisa melahirkan banyak kade-kader masa depan yang siap menghadapi arus perubahan, baik itu perubahan dari dalam mapupun dari luar.

Berdasarkan pengamatan saya sebagai pendamping desa, saya mau mengatakan bahwa, hasil pembangunan dari dana desa sangatlah terasa oleh semua lapisan masyarakat desa di wilayah nusantara. Dan khusus Provinsi NTT, dengan adanya Padat Karya Tunai (PKT), telah mampu menyerap 35.000 tenaga kerja lokal.

Dengan adanya DD, geliat ekonomi di NTT mulai tampak. Semoga program Dana Desa terus berlanjut untuk ke depan demi memajukan desa, menuju desa mandiri dan sejahtera. **

RAUTA, LEMBAH DI BATAS NEGERI

SULTAN DARAMPA
TA MIS PID P3MD SULTRA

Rauta. Lembah yang berada di seberang Danau Towuti (Sulawesi Selatan), yang diantarai wilayah Kolaka Utara dari arah barat, Konawe Timur di tenggara, serta batas Sulawesi Tengah di timur laut. 

   Dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Konawe, Sultra, maka Rauta memiliki tujuh desa dan kelurahan, Kelurahan Rauta, Desa Parundoka, Desa Tirawuna, Desa Tangola, Desa Walandue, Desa Tetenggowuna, dan satu desa yang belum mendapat pengakuan.
   Dalam perkembangannya, sebagaimana desa-desa di dataran tinggi, maka rumah-rumah penduduk itu mengumpul dalam satu kawasan, atau satu lembah, sementara yang di kaki-kaki bukit itu lebih banyak dihiasi rumah-rumah kebun, bahkan sebagian besar aktivitas warga lebih banyak dihabiskan di rumah kebun, apalagi siang hari, sehingga pada siang hari kecuali Hari Jumat atau Minggu, terlihat sepi melompong.
   Kondisi alam yang masih subur, bertanah merah, merupakan pertanda kesuburan tanah, sehingga selain menyimpan bahan ore (nikel), juga cocok untuk perkebunan khusus komoditi ekspor, seperti lada, cengkeh, coklat, dan lainnya.
   Rauta dikepung oleh gugusan gunung batu yang melingkarinya, menjadi benteng alam yang sulit ditembus, baik dari via darat dengan kondisi jalan yang terjal dan sempit utamanya bagi kendaraan motor dari Batas Sulteng - Kecamatan Wiwirano (Konawe Utara), maupun untuk udara termasuk pesawat helikopter, sementara jalur dari Danau Towuti juga masih terkesan sulit karena harus menembus dulu Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Nuha dan Towuti. 
  Sungai-sungai mengalir dengan derasnya, terlihat lapisan-lapisan batu alam di dasar sungai pada area penyeberangan menjadi spirit tersendiri, dan jika lelah menggayut, maka pilihan berenang menjadi alat penyegar badan sebelum melanjutkan perjalanan.
  Rauta menjanjikan harapan dan sejuta asa meski tidak didukung oleh gelombang telekomunikasi yang memadai. Tapi dilengkapi sistem penerangan yang terus-menerus, turbi atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada setiap desa dan dusun.
   Hal itu dapat dilihat dari setiap tipologi desa-desa yang dikunjungi, yang nyaris warganya pada siang hari tidak dijumpai di pemukiman, karena mereka disibukkan pohon-pohon lada di kebun mereka masing-masing.     
   Pagi harinya, perjalanan dilanjutkan ke desa lain, yaitu Desa Tanggola.

Desa Tangola
Bersama warga dengan aparat desa. Namun Kadesnya tidak hadir, diwakili oleh Ketua BPD. Dari Ketua BPD ini mendapatkan keterangan.
  Bahwa DD tahun 2017 sebanyak Rp 773 juta lebih yang dipergunakan untuk pembuatan jalan, pembenahan kantor desa, serta pembuatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dengan kapasitas 50 KPA (dynamo), dengan melayani 40 rumah, dan semuanya berjalan lancar, dan ke depan untuk diserahkan ke BUMDes untuk keberlanjutannya.
   BUMDesnya juga sudah mengelola unit usaha, yakni jual beli Saprodi, kebutuhan pertanian, utamanya untuk jual beli pupuk kandang. Dimana modal pertamanya sekitar Rp 20 juta.
   Ia juga berharap bahwa tahun 2018, DD akan digunakan untuk sistem peternakan skala besar, karena didukung oleh padang-padang savanna yang luas.
 
Desa Tirawuna
Desa ini menjadi tujuan utama kunjungan kami, sehingga pelaksanaan diskusi yang dilaksanakan malam hari lantaran warga dusun-dusun (desa) pada sibuk berkebun.
Desa ini dikenal sebagai penghasil lada terbesar untuk Sulawesi, sehingga wajar kalau warganya yang merupakan multikultur rata-rata memiliki asset dan pendapatan yang tergolong kaya.
  DD selama 2015 sampai 2017, memang lebih banyak di peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur, utamanya jalan tani / kebun.
   Dengan menggunakan DD 2017 sebesar Rp 100 juta diperuntukkan untuk pembuatan irigasi dengan panjang saluran 500 meter, dengan mengairi 20 hektar sawah.
  BUMDesnya juga sudah melakukan kegiatan usaha, yakni jual beli pupuk, dimana belinya dari kota (Malili, Kab.Luwu Timur) sebesar Rp 28 ribu perzak, maka di jualnya sebesar RP 30 ribu perzak.  Kalau pedagang lain, dibeli petani sebesar Rp 33 ribu perzaknya.
   DD tahun depan, akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan ekonomi, misalnya pembuatan irigasi tambahan pada sawah-sawah puso atau tidak produktif selama ini, apalagi sumber-sumber air yang mengelilingi lembah tertua di Rauta ini sangat potensial untuk sistem pertanian intensif.

Desa Paradongka
Letaknya cukup paling jauh, namun paling dekat dengan poros Danau Towuti (Sulsel), sehingga semua warganya ini belanja kebutuhan sehari-hari dan jual hasil buminya itu di seberang danau, di Perkampungan Towuti, atau lebih jauh lagi di pasar kecamatan, Nuha, atau Kota Malili, ibukota Kab.Luwu Timur. 
  Paradongka berpenduduk sektiar 317 jiwa, dengan 107 KK, yang terdiri atas tiga dusun. Nyaris 99 persen penduduknya adalah berkebun, kebun lada, bahkan beberapa rumah tangga disini memiliki 1000an pohon merica.
  Harga lada terakhir berkisar Rp 65 ribu, yang membuat petani lada tiba-tiba kayak mendadak.
   DD 2015 yakni sebesar Rp 317 juta, dengan peruntukkan pembangunan balai desa sebesar Rp 200 juta, selebihnya adalah pembelian mobile dan lainnya.
   DD 2016, sebesar Rp 644 juta, yang diperuntukkan untuk jalan usaha tani, dan dekker.
Sementara BUMDesnya sudah mengelola uang Rp 20 juta untuk biaya pelatihan bagi tiga orang pengurus BUMDes, dan tahun itu juga bantuan kepada Gapoktan sebesar RP 18 juta untuk kegiatan beli jual saprodi.
   DD 2017, masih tetap sama, yakni lebih banyak diperuntukkan untuk kegiatan infra, sehingga DD yang berkisar Rp 773 juta itu terkuras untuk jalan tani.
2018, mereka bercita-cita untuk membuat sekolah lada, dimana para petani lada di seluruh Indonesia dapat belajar disini, baik cara menanam lada, merawat, atau membuat demplot khusus.
 

Desa Walandaue
Desa ini berada di tengah-tengah diantara bebera desa di Kecamatan Rauta, penduduknya juga lebih banyak mengandalkan hidupnya dari perkebunan lada.
  Yang menarik gagasan dari desa ini adalah pada DD 2018 tahap dua, akan menggunakan anggaran Rp 53 juta untuk pengadaan bibit sapi. Ini sesuai dengan kondisi lahan-lahan rumput yang luas di dalam wilayah desa tersebut, dimana batas desa dipagari oleh hutan-hutan alam yang sulit ditembus sekalipun itu hewan atau sapi.
  Anggota unit SPP yang dikelola melalui BUMDes sudah bergulir dengan baik dari modal yang disertakan sebesar Rp 100 juta. Saat ini dana sudah bergulir sekitar Rp 75 juta, dan sisanya Rp 25 juta diperuntukkan untuk pinjaman atau antisipasi kegiatan social.
  Pihaknya juga sudah mendirikan PLTMA (turbin) dengan anggaran Rp 420 juta dengan melayani 25 KK.  Anggaran ini diambil dari DD 2017 yang sebesar 760 juta, dan selebihnya di peruntukkan untuk jalan desa sepanjang 1,8 Km dengan besaran anggaran 1,8 Km. 
   Demikianlah menikmati hijaunya Rauta yang tengah diancam sistem perkebunan monokultur, lada, dan ancaman sawit dari arah Konawe Utara.  

GOTONG ROYONG LESTARI DI ATAS KARANG

SULTAN DARAMPA
TAPP MIS-PID P3MD SULTRA
`

Desa  Lapandewa merupakan desa tertua diantara beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Lapandewa. Dari kondisi alamnya, yang boleh dikata sama persis dengan alam desa-desa pecahannya, yaitu berbatu karang, dan diselingi beberapa perbukitan dan lembah yang juga di lapisi batu-batu karang.

Meski alamnya terhitung keras, tetapi bagi masyarakat Lapandewa tetap bertahan, utamanya pada usia muda, kaum ibu, serta orang-orang tua yang produktivitasnya mulai berkurang, atau memang sekelompok warga yang spesialisasinya hanya bertani. Selebihnya, utamanya anak-anak muda, lebih memilih merantau daripada bertahan pada kondisi alam yang keras, yang untuk air minum sabang hari, bulan dan tahun harus didatangkan atau dibeli apabila sudah mulai masuk musim kemarau.

Desa Lapandewa ini merupakan desa yang berbatu-batu karang, dan penduduknya lebih banyak mengandalkan kehidupannya di bidang pertanian, utamanya perkebunan, baik produksi tahunan seperti mete, maupun untuk musim pendek seperti jagung, ubi, kacang tanah, sayur-sayuran maupun bawang merah.

Di tengah-tengah kegersangan itu, kehidupan warga Desa Lapandewa sudah mulai menjanjikan harapan-harapan baru, selain karena hasil musyawarah warga yang mengalokasikan dana desanya untuk 6 ton bibit bawang merah untuk musim tanam Noepmber 2017, dan panen Januari – Pebruari 2017.

Bantuan secara besaran-besaran ini untuk pertama kalinya yang diterima warga, yang selama ini hanya kadang-kadang diberi bantuan tidak lebih dari 2 – 5 Kg setiap petani. Itupun dalam jumlah yang sangat terbatas, dan tidak semua petani berkesempatan mendapatkan bantuan bibit seperti itu.

Tapi kali ini dengan jumlah bibit 6 ton khusus untuk Desa Lapandewa melalui DD tahap II 2017, maka senyum petani mulai merekah. Itu tampak ketika mereka sedang bergotong royong membersihkan lahan-lahan untuk penanaman bawang.

Bantuan kedua, yaitu diakhir Bulan Oktober ini, telah diresmikannya saluran air bersih dari pipa-pipa besar yang akan mengalir ke rumah-rumah penduduk oleh Bupati Buton yang baru Feisal Agus Hidayat.

Bahkan air bersih tersebut bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk kebutuhan tanaman produktif mereka, utamanya bawang melalui bak-bak penampungan mereka yang telah dibikin beberapa tahun lampau yang sejak dibikinnya tidak pernah berfungsi dengan baik karena memang tidak rancang sebagai penampungan air hujan tetapi untuk saluran atau pipa air bersih, namun kala itu hanya penampungnya yang dibangun, tidak pernah dibuat pipanya.

 Dalam pembersihan lahan, warga telah menganut sistem kegotongroyongan, mereka secara beramai-ramai membersihkan lahan warga dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pemilik lahan ke pemilik lahan lain di hari-hari berikutnya. Begitulah siklus kehidupan warga Desa Lapandewa dengan mengandalkan kebersamaan, persaudaraan dengan saling bantu-membantu dalam mengatasi kerasnya sumber daya alam yang mereka miliki. (*)

SEKOLAH ADAT DARI TOLANDONA MATANAYO

SULTAN DARAMPA

TA MADYA MIS-PID KPW 3 P3MD SULTRA

Perjalananku kali ini adalah mengunjungi desa-desa adat. Desa-desa yang masih kental mempertahankan tradisi dan hak-hak tradisionalnya seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45.

Salah satu desa yang menjami maklumat undang-undang tersebut adalah Desa Toladona Matanayo. Adalah desa yang terletak di ujung timur daratan Buton Tengah. Terlihat sedikit hijau dari biasanya sebagaimana kondisi dan suasana desa-desa pesisir sehari-hari. Musim hujan menjadi factor penentu hijau dan rimbunnya desa pemekaran itu.

Selepas singgah dari Kantor Camat SangiaWambulu, dimana Camat dan Sekcam lagi rapat di Kantor Bupati meski sebelumnya sudah ada juga pemberitahuan atas kedatangan TAPP. Namun tetap diterima oleh staf kecamatan dan sedikit mendapat penjelasan soal kunjungan lapangan ini dimana salah satu desa dalam wilayah Kecamatan SangiaWambulu yang mendapat kunjungan.

Memasuki Desa Tolandona Matanayo yang dapat dijangkau dengan akses yang relatif mudah, jalan beraspal, telah disambut oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa dalam pakaian adat.

Dari arah depan, terlihat sebuah bangunan yang cukup besar meski dalam kondisi darurat yang kemudian oleh aparat desa dinamainya Kantor Desa Tolandona Matanayo. Di dalam gedung tersebut juga dilengkapi dengan ruang pertemuan yang memuat kira-kira 40 – 60 kursi dalam kondisi yang sederhana.

Mengawali diskusi, Sekdes, seorang anak muda yang baru saja diangkat oleh Plt Kades atas Rembu Warga dan Aparat Desa, membuka acara mewakili Plt.Kades yang masih berdinas di kantornya, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Sekdes secara singkat menjelaskan sebagai pengantar awal bahwa Desa Tolandona Matanayo relative masih baru, karena hasil pemekaran dari Kelurahan Tolandona, sehingga segala sesuatunya, utamanya sarana dan prasarana pemerintahan desa memang terlihat darurat.

Meski demikian sudah ada Kepala Desa defenitif hasil Pilkades. Tetapi baru sekitar dua tahunan lebih efektif menjabat, dan telah mengelola Dana Desa tahun 2016 lalu, namun menimbulkan konflik dengan warga, dimana warga menilai ada unsur penyelewengan atau tidak transparannya pengelolaan Dana Desa 2016, sehingga memaksa Plt Bupati Buteng Ali Akbar kala itu memberhentikannya sementara sebagai Kades defentif.

Lalu Ali Akbar mengangkat Plt Kades baru, Asman, yang waktu itu juga sebagai Camat SangiaWambulu. Meski Camatnya sudah diganti, tetapi Asman tetap menjabat sebagai Plt Kades Tolandona Matanayo yang juga memang mendapat restu dari perangkat adat dan warga setempat.

Koordinator TAPM Kabupaten Buton Tengah La Ode Hayati mengungkapkan bahwa prosesnya tengah ditanggulangi, dan tak lama lagi soal LPJ 2016 yang merupakan syarat pencairan DD 2017 akan segera diterima sehingga tidak terlalu mengganggu atau menghambat program pembangunan dari DD 60 persen tahun 2017.

Kemudian TAPP meminta penjelasan kepada warga, aparat desa dan tokoh adat soal potensi desa dan hal-hal yang dapat dikembangkan ke depan, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi budaya, adat istiadat dan asal-usul Tolandona sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki desa tersebut secara turun-temurun.

Pada kesempatan itu, Plt Kades Tolandona Matanayo menuturkan bahwa desa ini memiliki empat dusun, yaitu :

·         Bolongita

·         Peropa

·         Koresa

·         Nambo

Namun ketika ditanyakan apakah asal usul kampong atau dusun ini sudah terceritakan juga dalam RPJMDes. Serempak mereka menjawab, termasuk tokoh adat, pegawai syara, dan perangkat adat Kesultanan Butun yang menyempatkan juga hadir mengatakan belum masuk. Bahkan balik bertanya apakah itu memang dimungkinkan masuk dalam dokumen tersebut, bukankah RPJMDes itu hanya memuat program pembangunan saja. 

Maka saya jawab, bahwa hal tersebut merupakan unsur pokok, atau sub pokok bahasan utama dalam dokumen RPJMDes karena disitu bagaimana Undang-Undang No.6 tahun 2014 ini juga memuat klausul hak-hak asal usul kampong dan hak-hak tradisional lainya.

Dengan penjelasan ini, membuat diskusi semakan berkepanjangan, karena warga utamanya tokoh adat justru antusias menjelaskan kekayaan budaya dan kearifan local yang dimilikinya selama ini.  Mereka kemudian menyadari bahwa cerita tentang kampong, proses ritual, hingga adat isiadat perlu didokumenkan dan dimasukkan dalam “lembaran dokumen desa” sehingga cerita atau adat tersebut dapat terwarisi sampai di masa-masa mendatang, apalagi kalau tokoh adat atau pencerita tutur ini sudah tidak ada lagi. Maka, satu-satunya metode yang dapat dianggap melestarikan cerita atau sejarah asal usul desa tersebut adalah dalam lembaran dokumen desa atau profile desa.

Salah satu contohnya tentang kenapa dinamai Dusun Koresa, karena menurutnya dulu, dulu sekali, hamparan tanah dan lahan-lahan ini memang sudah terdiri dari lapisan bebatuan karang, sehingga tanahnya gersang. Dengan kondisi seperti ini, maka kemudian pendiri kampong bersama-sama warganya menyebut Koresa. Artinya Tanah Gersang.

Begitupula dengan Dusun Peropa. Dusun yang terletak dibibir pantai ini masih memiliki hutan-hutan bakau yang masih bagus, dan telah menjadi habibat ikan, kepiting dan ragam fauna laut lainnya. Dengan kelestarian hutan bakau dengan menjadi gudang fauna laut, maka masyarakat menamainya Peropa, Hutan Bakau. Memang diakui bahwa biota Peropa (bukau) dari tahun-tahun terus mengalami dedradasi, merosot lantaran kebutuhan warga akan kayu, atau ramuan rumah, maupun untuk kebutuhan kayu bakar.

Sedangkan Dusun Nambo dinamai demikian karena alamnya yang menyerupai delta di daerah terluarnya sehingga menyerupai kolam raksasa yang berdampingan dengan pemukiman penduduk. Embung yang berisi air laut ini dulunya merupakan tempat pemancingan, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa titik yang sangat strategis untuk pemancingan, apalagi kalau pasca pasang naik, sehingga ikan-ikan yang masuk dalam perangkap Embung ini menjadi rezeki tersendiri bagi warga yang memancing.

Makanya pada malam hari, utamanya pada bulan terang dimana banyak nelayan tangkap justru tidak melaut menyempatkan diri untuk mancing disini. Nambo artinya pemancingan.  

Selain ketersediaan sumber daya alamnya, Tolandona juga telah menyiapkan diri untuk mendirikan institute, pusat pengajaran kebudayaan Butun. “Melalui DD 2018 mendatang, kami usulkan untuk membuat baruga,” kata tokoh adat setempat. Baruga ini selain untuk kepentingan ritual dan upacara keagamaan, juga diperuntukkan untuk kelas pengajaran dan Pendidikan budaya.

Mahasiswanya berasal dari warga Desa Tolandona Matanayo, maupun desa dan kelurahan di sekitarnya yang ingin mendalami Kebudayan Butun. Dosen pengajarannya berasal dari tokoh-tokoh adat, budayawan, pegawai syara, maupun pengurus Masjid Agung Keraton Butun, serta pengurus Kesultanan Butun.

Tim pengajar ini akan menyediakan kurikulum. “Modulnya sudah ada,” ungkapnya.