Dirjen PPMD Kemendes PDTT Taufik Madjid ketika Membuka Roadmap TPP
By : Cham
JAKARTA – SC.com. Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI, Taufik Madjid S.Sos., M.Si,
menyampaikan beberapa pesan dan harapan saat mewakili Menteri Desa membuka
workshop penyusunan roadmap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2020-2025 tingkat
nasional di Jakarta, Rabu malam (13/2/2019).
Di
hadapan ratusan peserta workshop dari seluruh provinsi di Indonesia, Dirjen
PPMD berharap agar hasil kajian roadmap TPP yang dilakukan provinsi-provinsi
dapat diintegrasikan menjadi satu. Diketahui, kajian roadmap yang dilakukan
provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing. Taufik
meyakini, dengan terintegrasinya hasil kajian roadmap dari provinsi-provinsi dapat
menghasilkan kajian kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien
secara nasional.
“Sekarang
ini pertanyaannya, sudah sejauh mana kontribusi kita (pendamping,red) dengan
program pendampingan? Itu pertanyaannya. Yang ditanyakan bukan lagi soal sudah
apa kontribusi kita,”kata Taufik dalam sambutannya.
Dirjen
PPMD mengingatkan kepada seluruh pendamping desa di Indonesia, bahwa saat ini
Kemendesa dan pendamping desa berada dalam “program besar”, yakni pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang
sangat besar. Olehnya itu, ouput yang dihasilkan wajib hukumnya memberi
kontribusi yang sangat besar pula. “Beri kontribusi terbaikmu. Kontribusi terbaikmu,”ujar
Taufik disambut tepuk tangan semangat.
Sebagai
kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari
dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Taufik
menegaskan agar manfaat dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU
tersebut. Desa dan masyarakatnya menjadi maju, mandiri, sejahtera, dan
demokratis. Dan saat ini pencapaian yang dihasilkan dari dana desa sangat
menggembirakan.
“Tadi
pagi (13 Februari 2019,red) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak
Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara, terkait capaian dan
keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak lepas dari dana desa dan program
pendampingan,”kata Taufik.
Secara
nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa
yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya.
Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding
sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat. Pencapaian tersebut, kata Taufik, karena
manfaat adanya dana desa dan program pendampingan.
“Jumlah
tenaga pendamping desa yakni 39 ribu secara nasional. Ini yang saya harap terus
dijaga kinerja dan semangatnya,” ucap mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Maluku Utara ini.
Di
akhir sambutannya, Taufik menyampaikan agar kegiatan workshop dapat
menghasilkan roadmap TPP periode 2020-2025 yang sesuai harapan. Sehingga
nantinya bisa diketahui apa yang akan dilakukan, dan apa yang harus diperbaiki
ke depannya. Apakah ada pendekatan lain yang harus dilakukan, ataukah yang ada
sekarang tinggal dipertajam lagi.
“Roadmap
TPP 2020-2025 ini nanti, juga kita tembuskan ke Kementerian Bappenas,”demikian
Taufik. (*)
Sementara
itu, Direktur PMD Kemendesa M Fachri S.STP,. M.Si dalam laporan panitianya
menginformasikan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana
desa, saat ini sudah 22 provinsi yang telah menyelesaikan kajian roadmap
TPP-nya. Masih ada 11 provinsi lagi yang sementara menyelesaikan kajian
roadmap. Jika tidak ada halangan, bulan Mei 2019 nanti sudah finish kajiannya.
Fachri
menyampaikan, kegiatan workshop semoga menghasilkan kebijakan pendampingan desa
yang tepat sasaran untuk 5 tahun ke depan. Apalagi workshop kali ini memiliki
lima tujuan utama. Pertama; terlaksananya studi perguruan tinggi tentang
roadmap tenaga pendamping. Kedua; terjadi umpan balik dari peserta terhadap
hasil studi roadmap tenaga pendamping.
Ketiga;
tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019. Keempat;
terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI), dan yang kelima;
terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif.
“Saat ini, sudah tersedia puluhan ribu dokumen
pembelajaran hasil dari kerja-kerja inovatif yang siap ditiru desa-desa dalam
memajukan dan memandirikan desa,”tandas Fachri pada worskho yang juga
mengundang kalangan perguruan tinggi, Satker Dana DOK, tenaga ahli dan
konsoltan nasional Kemendesa PDTT se-Indonesia tersebut. **
Tidak ada komentar:
Posting Komentar