ProFiles

ProFiles

Selasa, 27 Februari 2018

Kades Jangan Takut kalau Polri Turun ke Desa


Sultan Darampa
TA-MIS PID P3MD SULTRA


Memasuki hari kedua Rakor Padat Karya Tunai Propinsi Sulawesi Tenggara dimana narasumbernya, Kombes Drs.Imam Sayuti, SH.,MH., dari Mabes Polri mengungkapkan bahwa kepolisian RI  dalam pengawalan program Dana Desa ini mengembangkan beberapa tugas.

Diantaranya, upaya preventif penyelewangan dana desa, upaya refreseif dilakukan paling akhir jika terjadi penyimpangan. “Makanya tidak langsung pada hal-hal refresif, maka perlu koordinasi dengan berbagai pihak. Untuk itu sangat penting koordinasi,” lanjutnya.

Selain itu, Polri juga menghimbau kepala desa untuk melakukan publikasi dalam rencanaa dan  realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa secara  transparan dan akuntabel.

Memperkuat sinergis dan kkordinasi dengan Kades, Bhabinkamtibmas dan babinsa. Polri (bhabinkamtibmas) tidak ada kewajiban untuk menanyakan dana desa.

“Melakukan kunjungan dengan toor to toor kepada masyaraktt untuk mengumpulkaninformasi tentang penggunaan dana desa. Juga, Kades tidak perlu takut dan curiga bhabinkamtibmas dalam mendampingi dana desa, serta tolong hindari tindakan yang berlebihan yang dapat melunturkan citra Polri,” katanya. (*)


Senin, 26 Februari 2018

Mandat SKB 4 Menteri Prioritas PKT

Sultan Darampa
TA-MIS PID P3MD Sultra

Kepala Subdit Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa PDTT RI, Dr.Yusran, M.Pd., pada Rapat Koordinasi Padat Karya Tunai Propinsi Sulawesi Tenggara mengatakan, bahwa salah satu poin yang sangat mendesak untuk terus disosialisasikan adalah prioritas pengunaan dana desa.
  
“Hal ini selalu muncul pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk dari anggota DPR-RI katanya kenapa kelurahan tidak dapat mendapat dana desa, dan apa keterlibatannya camat dalam penggunaan dan proses pencairan dana desa,” ungkapnya.

Menurutnya, mandate Padat Karya Tunai yaitu berdasarkan kesepakatan empat kementerian, yakni Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Dalam SKB 4 Kementerian ini masing-masing memiliki ruang lingkup, yakni soal pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan DD, ADD, dan bagian hasil pajak daerah dan retreibusi daerah, pendamingan danpenataan desa.

“Begitupula dengan pengembangan BUMDes,  pelaksnaaan PKT di desala dadan penggunaan DD dalam pembangunan, pembinaan dan pemantauan,” lanjutnya.

Untuk lingkup Kemendes PDTT, yakni penguatan pendampingan dalam mengawal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan, serta berkoordinasi dengan pendampingan lainnya dalam program pengentasan kemiskinan

“Refocusing pengunaan DD pada tiga sampai 5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa yang melalui kementerian terkait,” lanjutnya.

Menurutnya, fasilitasi penguatan penggunaan dana desa  dalam pembangunan paling sedikit 30 persen diwajibkan untuk membayar upah. (*)

Rakor Propinsi Sultra Persiapan Padat Karya

Sultan Darampa
TA-MIS PID P3MD SULTRA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, Drs.Tasman Taewa, M.Si., dalam pembukaan Rakor yang bertemakan ‘ Persiapan Pelaksanaan Kadat Karya TUnai Desa’ mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah mengkoordinasi pembangunan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan lintas sektoral antara Satke propinsi dan Satker kabupaten begitupula dengan pusat.

“Juga mensosialisasikan SKB 4 Menteri dalam percepatan sosialisasi UU No.4 tahun 2018, serta bagaimana merancang dalam pertemuan ini untuk rencana tindak lanjut masing-masing kabupaten,” ungkapnya

Asisten II Setda Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Andi Pili SE sebelum membukan Rakor mengatakan bawa pemanfaatan dan pengelolaan dana desa di Sulawesi Tenggara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pada hal tersebut, dimana desa diposisikan sebagai posisi sangat trategis, dan harus menjadi aktor utama, pelaku dan pemeran utama dalam pembangunan di desa. Yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan.

“Semua ini harus dilakukan secara partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan secara prioritas, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri, dan dikelola secara baik,” ungkapnya.

Program ini harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesehateraan masyarakat, kebersamaan atau kegotongroyongan, yang disertai dengan pendampingan oleh para tenaga ahli dan pendamping pemberdayaan secara berkesinambungan.

Yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan DD melalui Padat Karya TUnai (PKT) , dengan memanfaatkan potensi lokal desa, potensi outcome. “Seringkali hasil-hasil kegiatan hanya sampai pada output, tetapi tidak sampai pada outcome,” lanjutnya. Nah, itu harus sampai pada oirentasi outcome.



Begitupula dari segala pembangunan ini juga mempertimbangkan kearifan lokal. Dimana masyarakat setempat, dengan warga desa, serta pemerintah setempat yang lebih memahmi tentnag praktek pembangunan yang berdasarkan local wisdom. 

Jumat, 23 Februari 2018

"Manfaat DD, Warga Pulau Nikmati Air Tawar"

Anex Wong 'La Taane'
TA-TTG BUSEL


Sudah tidak berbilang tahun, dan tidak ada lagi generasi saat ini yang mengingat dengan persis bagaimana Pulau Kadatua, khususnya Desa Kaofe Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara menghadapi hari-harinya tanpa air tawar.

Bulan berlanjut, dan tahun berganti. Air tawar menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawarkan lagi sehingga untuk memenuhinya terpaksa harus dipasok dari daratan besar. Itulah kebiasaan yang telah menelan ratusan tahun.

Namun semenjak adanya Program Dana Desa dari Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI, maka warga mulai berbenah. DD tahun 2016 sebesar Rp 498 juta lebih untuk bangun embung buatan tersebut. Kemudian dilanjutkan untuk perpipaan ke rumah-rumah penduduk dan pengadaan tandon sebesar Rp 635 juta lebih pada anggaran DD 2017. 

Luas 'embung' alias bak yakni  6 meter x 10 meter, dan tinggi 3 meter, untuk menampung air tawar dari sumber mata yang dialirkan melalui tiga buah mesin. Dengan demikian maka 191 rumah yang ada di Desa Kaofa sudah menikmati air tawar langsung dari dalam rumahnya.

Sumia, Kepala Desa Kaofa menceritakan bahwa sumber air yang digunakan untuk mengisi bak penampung tersebut berasal dari mata air yang berjarak sekitar 800 meter dari pemukiman warga, namun di wilayah Desa Uwemaasi, pemekaran dari Desa Kaofe. 

"Volume air pada mata air tersebut tidak berkurang (kedalaman air sekitar 1,5 meter) meskipun disedot dengan 4 mesin (3 dari desa Kaofe dan 1 dari Desa Uwemaasi) secara bersamaan, tetap tidak akan habis," lanjutnya.

“Meskipun hanya terisi setengahnya, sudah dapat memenuhi kebutuhan air seluruh warga desa yang berjumlah 191 rumah tangga, itupun tidak habis di baknya,” terangnya.

Untuk mengantisipasi kekurangan air pada saat listrik padam (PLN hanya menyala pada malam hari, mulai pukul 18.00 sampai 06.00), maka Pemdes mengalokasikan dana untuk pengadaan tandon ukuran 650 liter setiap rumah (190 unit).

Pada awal bulan Januari 2018 lalu, pengelolaan air ini diserahkan ke BUMDes untuk pengelolaannya, dan sesuai dengan keputusan musyawarah desa, setiap rumah (pelanggan) dikenakan biaya beban Rp 5.000 dan pemakaian air Rp 1.000/m3.  Berdasarkan catatan pengelola, dalam setiap bulannya, air digunakan warga rata-rata 2000 m3.

Soal ketersediaan air ini stabil karena disekitar mata air tersebut terdapat hamparan hutan alam yang rimbun dan tidak terjamah oleh penduduk setempat, karena dianggap keramat, hutan larangan. (*)

Kamis, 22 Februari 2018

ULURINA, GOA 9 PINTU GERBANG

Mardin Ali
PDP P3MD Kec.Wolo


Desa Ulurina (baca: hulu sungai) Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Sulawesi
Tenggara, dikenal memiliki banyak potensi wisata, yang akan dikembangkan ke depan melalui Dana Desa.

Salah satu destinasi wisata Ulurina adalah goa-goa dengan stalaktit dan stalagmit yang menawan, sekaligus menyeramkan. Kompleks goa diketahui memiliki 9 pintu masuk, yang didalamnya ditengarai memiliki ratusan percabangan lorong-lorong bawah tanah.

Belum ada literatur yang dapat memastikan bagaimana isi kedalaman goa ini, masih penuh misteri, dan sebaiknya memang tetap menjadi misteri. "Saya tidak berani masuk terlalu jauh ke dalam, ada larangan secara turun-temurun," ungkap Kades Ulurina yang juga memerintahkan kepada seluruh warganya untuk tidak masuk ke dalam karena dianggap berbahaya.

Kades juga secara konsisten mengawasi goa tersebut, termasuk beberapa kali memaksa para pelancong, atau sekelompok orang yang bermaksud tertentu untuk masuk ke dalam goa. "Ya, kita minta secara baik-baik pergi dan jangan masuk. Itu aturan kami di desa ini," ungkapnya. 

Dari pengamatan sepintas yang ditemui secara mengesankan adalah, adanya dinding batu besar yg berbentuk springbad. Konon katanya, para pendahulu ini, para pejuang dan gerilyawan dijadikannya sebagai tempat istirahat, sekaligus sebagai tempat persembunyian.

Kemudian, pintu (goa) pertama dari sembilan gua. Di dalam gua ini di penuhi dgn stalastik juga stalatsmik, yg sudah berumuran ribuan tahun, kesejukan dalam gua ini sungguh menyegarkan.

Sejumlah species yang jadi penghuni tetap goa pertama ini adalah burung walet. Namun tidak dibolehkan untuk mengambilnya, karena selain jalannya sangat sempit, juga sangat minim oksigen. (*)


Rabu, 21 Februari 2018

EMBUNG MEKAR JAYA DARI ANGGARAN KEMENDES

Muhammad Ishak Isi, AMD
KOORKAB TAPM BUTUR


Embung Desa Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Kab.Buton Utara dibangun dengan menggunakan Dana dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Dirjen PPMD.

Letaknya tidak jauh dari areal persawahan petani kurang Lebih 100 M. Luas Embung yang dibangun tersebut adalah 20 x 20 meter dengan ketinggian 1,6 meter, dengan kemampuan daya tampung sekitar 500 meter kubik.

Sedangkan sumber air baku embung, berasal dari mata air yang berjarak 350 meter dari embung. Antara embung dengan sumber air, menggunakan pipa besar yang sepanjang masa terus mengalir menggenangi embung buatan tersebut.

Cadangan air baku juga disiapkan apabila sewaktu-waktu pasokan dari mata air berkurang yaitu sebuah chekdam alami yang lokasinya juga tidak terlalu jauh dari embung.

Embung ini, akan mampu menyuplai air irigasi sekitar 40 hektar sawah-sawah yang ada di lembah, atau di kaki bukit, sehingga sawah-sawah tersebut mulai tahun ini akan berproduksi dua kali dalam setahun, atau panen raya lima kali dalam dua tahun.

Selain itu, embung ini bagi warga Desa Mekar Jaya dan sekitarnya juga telah dimanfaatkan sebagai arena wisata, permandian air tawar. Dan setiap sore hari sampai menjelang petang, embung ini telah diramaikan oleh warga. (*)


Jumat, 16 Februari 2018

20 Km Demi Tuntut Ilmu Sekolah Dasar

Bahar Ahaam  
PLD KEC.RAUTA


Anak-anak sepanjang pesisir selatan Danau Towuti, seperti Desa Lengkobale (Kab.Luwu Timur, Sulsel), dan beberapa kampung di sebelahnya yang masuk dalam wilayah Sulawesi Tengah, terpaksa harus bersusah payah menempuh puluhan kilometer untuk mengenyam pendidikan dasar.

Anak-anak sekolah ini yang berasal dari lembah-lembah subur di sebelah Danau Towuti itu terpaksa jalan kaki 20 Km pergi pulang demi untuk bersekolah di SD Parudongka, Kab.Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Ya, setiap harinya terpaksa jalan kaki, dan menempuh puluhan kilometer untuk sekedar mendapatkan ilmu di SD terdekat," ungkap Nyoman Legowo, Pendamping Desa Kecamatan Rauta.

Menurutnya, kejadian setiap hari, pagi dan pulang, merupakan peristiwa biasa, karena sejumlah kampung dan desa, baik yang ada di Kecamatan Rauta, maupun dari Propinsi tetangga, telah menikmatinya sepanjang tahun.

Terkadang mereka juga sering terlambat masuk sekolah karena jaraknya yang jauh, apalagi kalau musim hujan, selain basah pakaian mereka, juga seringnya terhalang lantaran sungai-sungai itu meluap sehingga tidak dapat diseberangi.

Nyoman berharap bahwa Rauta ke depan dapat lebih mementingkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, utamanya bagi kampung-kampung yang terpencil, kampung di balik gunung-gunung yang tinggi. (*) 

MENU UTAMA

Koptan Rumput Laut Buton Tengah Deklarasikan Gus Imin Presiden 2024

LAKUDO – SC. Sebanyak 36 orang anggota Kelompok Tani Rumput Laut Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara me...