MIKROHIDRO DI ULURINA

ASWAN BAHUTARA
Wartawan Majalah ProFiles

Ulurina. Berasal dari dua gabuangan dua bahasa, yakni bugis dan Tolaki. Ulu dalam bahasa Bugis berarti kepala, Rina dalam bahasa Tolaki berarti air. Jadi Ulurina adalah “Kepala Air”. Artinya, adalah sumber sungai, hulu sungai, yang merupakan sumber air baku dan percabangan sungai-sungai yang ada di kaki-kaki gunung dan pesisir.

Ulurina yang merupakan pecahan dari Desa Ulu Lapapao memiliki empat dusun, Yakni :
a. Dusun Kela
b. Dusun Mattirowalie
c. Dusun Watumbasi
d. Dusun Punangga

Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 119, dengan 33 buah rumah, jumlah jiwa 449 orang. Dimana pekerjaan utama adalah berkebun, seperti kebun coklat, cengkeh, lada, rambutan, durian, pala, dengan disokong tanaman alami, yakni ekosistem Pohon Enau yang tumbuhu dengan suburnya di sela-sela tanaman komoditi lainnya.

Pada musim-musim tertentu, apalagi pasca musim panen cengkeh, coklat, lada, dan lainnya, maka warga memilih membuat gula aren sebagai pekerjaan sampingan. Sedikitnya 50 persen, atau 64 KK, yang mengandalkan penghasilan sehari-harinya dari gula aren, selain menunggu musim panen besar tiba. Tetapi terkadang, cengkeh tahun ini tidak terbuah lebat, sehingga petani tidak dapat mengandalkan cengkeh yang setiap dua tahun sekali berbuah lebat.

Dari 64 KK yang rutin membuat gula aren, maka rata-ratanya setiap orang dapat memproduksi sekitar 120 Kg gula setiap minggunya. Setiap 1 Kg gula dihargakan Rp 10.000. Berarti setiap minggunya setiap pengrajin mendapatkan keuntungan penjualan Rp 1,2 juta. Jika dikalikan setiap bulannya, dengan rata-rata 4 minggu, maka pengrajin memiliki penghasilan Rp 4,6 juta setiap bulannya.

Meski kemajuan kesejahteraan masyarakat Ulurina sudah mulai meningkat, tetapi masih mengalami kendala besar, utamanya system transportasi, karena hanya mampu menggunakan motor, itu pun motor pakai kopleng, apalagi jalan desa selama ini, termasuk yang menghubungkan dusun-dusun itu adalah jalan tanah, sehingga kalau pagi hari apalagi musim hujan, badan jalan ini tidak bisa dilewati.

Olehnya itu, warga Desa Ulurina sangat bersyukur dengan adanya Program Dana Desa ini, sebab dengan DD yang diterimanya setiap tahun sekitar Rp 700 juta lebih, maka lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan jalan beton, yaitu dua lajur, karena dengan model ini kendaraan baru bisa mendaki pada kemiringan 45 derajat. Jalan beton juga dapat menghindarkan ban motor dari licin sehingga tidak tergelincir yang beresiko terjun ke jurang.

Kades Ulurina memang berharap bahwa sampai tahun 2019, kemungkinan baru akan rampung pembangunan jalan beton yang tembus ke-empat dusun, termasuk dengan jalan yang menuju air terjun, turbin, atau pun pusat budidaya ikan air tawar yang sengaja dibuat di bantaran sungai.

Dengna potensi ini, maka Ulurina sudah bertekad untuk “Mandiri Energi”, karena dengan 3 turbin yang saat ini beroperasi secara baik, sudah mampu menyuplai penerangan bagi empat dusun secara full, siang malam.

Sejumlah KK juga sudah dapat menikmati siaran televisi, kulkas, dan sejumlah peralatan rumah tangga lainnya. Lambat laun, manajemen turbin, mikrohidro ini, akan dikelola dalam manajemen BUMDes.

Apalagi selama ini BUMDes juga sudah mengelola simpan pinjam, termasuk bagi petani yang kekurangan modal dalam pembuata gula aren. Khusus gula aren, karena siklus bisnisnya perminggu, atau harian.

Bisnis lain yang dikembangkan adalah penjualan BBM, bensin, dengan SPBU Mini, sehingga warga tidak perlu turun beberapa kilometer di desa-desa pesisir hanya sekadar untuk membeli BBM.

Langkah 2018 ini, BUMDes rencana akan investasi cicil Mobil Truk. Ini bertujuan untuk angkutan penumpang dan angkutan bahan bangunan dari Kota Kolaka ke Desa Ulurina, angkutan tanah, dan beragam aktivitas bisnis lainnya. Dengan permodalan BUMDes DD 2017 sebesar Rp 100 juta, akan digunakan sekitar Rp 50 juta untuk DP (uang muka) pembelian Mobil Truk. Namun semuanya akan dibicarakan melalui Musyawarah Warga di akhir Desember 2017 atau awal Januari 2017.

GOTONG ROYONG LESTARI DI ATAS KARANG

SULTAN DARAMPA
TAPP MIS-PID P3MD SULTRA
`

Desa  Lapandewa merupakan desa tertua diantara beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Lapandewa. Dari kondisi alamnya, yang boleh dikata sama persis dengan alam desa-desa pecahannya, yaitu berbatu karang, dan diselingi beberapa perbukitan dan lembah yang juga di lapisi batu-batu karang.

Meski alamnya terhitung keras, tetapi bagi masyarakat Lapandewa tetap bertahan, utamanya pada usia muda, kaum ibu, serta orang-orang tua yang produktivitasnya mulai berkurang, atau memang sekelompok warga yang spesialisasinya hanya bertani. Selebihnya, utamanya anak-anak muda, lebih memilih merantau daripada bertahan pada kondisi alam yang keras, yang untuk air minum sabang hari, bulan dan tahun harus didatangkan atau dibeli apabila sudah mulai masuk musim kemarau.

Desa Lapandewa ini merupakan desa yang berbatu-batu karang, dan penduduknya lebih banyak mengandalkan kehidupannya di bidang pertanian, utamanya perkebunan, baik produksi tahunan seperti mete, maupun untuk musim pendek seperti jagung, ubi, kacang tanah, sayur-sayuran maupun bawang merah.

Di tengah-tengah kegersangan itu, kehidupan warga Desa Lapandewa sudah mulai menjanjikan harapan-harapan baru, selain karena hasil musyawarah warga yang mengalokasikan dana desanya untuk 6 ton bibit bawang merah untuk musim tanam Noepmber 2017, dan panen Januari – Pebruari 2017.

Bantuan secara besaran-besaran ini untuk pertama kalinya yang diterima warga, yang selama ini hanya kadang-kadang diberi bantuan tidak lebih dari 2 – 5 Kg setiap petani. Itupun dalam jumlah yang sangat terbatas, dan tidak semua petani berkesempatan mendapatkan bantuan bibit seperti itu.

Tapi kali ini dengan jumlah bibit 6 ton khusus untuk Desa Lapandewa melalui DD tahap II 2017, maka senyum petani mulai merekah. Itu tampak ketika mereka sedang bergotong royong membersihkan lahan-lahan untuk penanaman bawang.

Bantuan kedua, yaitu diakhir Bulan Oktober ini, telah diresmikannya saluran air bersih dari pipa-pipa besar yang akan mengalir ke rumah-rumah penduduk oleh Bupati Buton yang baru Feisal Agus Hidayat.

Bahkan air bersih tersebut bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk kebutuhan tanaman produktif mereka, utamanya bawang melalui bak-bak penampungan mereka yang telah dibikin beberapa tahun lampau yang sejak dibikinnya tidak pernah berfungsi dengan baik karena memang tidak rancang sebagai penampungan air hujan tetapi untuk saluran atau pipa air bersih, namun kala itu hanya penampungnya yang dibangun, tidak pernah dibuat pipanya.

 Dalam pembersihan lahan, warga telah menganut sistem kegotongroyongan, mereka secara beramai-ramai membersihkan lahan warga dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pemilik lahan ke pemilik lahan lain di hari-hari berikutnya. Begitulah siklus kehidupan warga Desa Lapandewa dengan mengandalkan kebersamaan, persaudaraan dengan saling bantu-membantu dalam mengatasi kerasnya sumber daya alam yang mereka miliki. (*)

PEDISNYA MERICA DARI BUMDES ABADI SENTOSA

 LA SWANDI
TA PED P3MD KONAWE UTARA

 

Masyarakat Desa Bandeha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara boleh berbangga. Karena dengan mengandalkan badan usaha milik desa yang telah dirintisnya dengan menggunakan dana desa, maka sejak tahun 2016 lalu, dengan modal awal Rp 29 juta lebih, maka BUMDes Abadi Sentosa terus menggeliat, terus melakukan penguatan ekonomi warga dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya.

Kemudian pada tahun yang sama, atas kesepakatan semua warga, maka modadl BUMDes ditambah lagi menjadi Rp 100 juta. Dengan modal ini, maka salah satu kegiatannya adalah penangkaran bibit merica dalam skala besar, sehingga dengan adanya penangkaran ini, maka bukan hanya mampu penyuplai bagi kebutuhan petani di Desa Bandeha, tetapi juga petani dari desa lain tertarik memesan.

"Akhirnya pemerintahan Desa bersama masyarakat mengakui bahwa dengan pemanfaatan DD tahun 2016 investasi modal BUMDesa yang usahanya penangkaran bibit merica sangat terbantukan karena mendapatkan bibit unggul tidak sulit lagi untuk di dapatkan. Selain itu juga pengurus operasional BUMDesa Abadi Sentosa dalam menjalankan usahanya membangun koordinasi yang baik dengan Badan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan(BPPK) Kecamatan Oheo sehingga sengat mendapat perhatian yang serius dalam memajukan usahanya," 

Dalam laporannya, pengurus operasional BUMDesa telah mampu membiayai kegiatan operasionalnya utamanya honor pengurus yang dibayarkan setiap 6 bulan. Selain itu jika BUMDesa Abadi Sentosa ini melakukan tutup buku bulan juli tahun 2017, dan dilakukan penyusunan laporan perubahan modal maka BUMDesa Abadi Sentosa telah terjadi penambahan modal sebesar Rp. 29.637.440.

Menurutnya, pengembangan usaha BUMDesa pengurus operasional merencanakan penampungan tiang induk merica sehingga masyarakat dapat membeli tiang induk sesuai dengan kemapuan modalnya dan sudah tersedia di BUMDesa, dan pada tahun 2017 ini juga pengurus operasinal BUMDesa akan menampung padi organic yang akan dihasilkan masyarakat dan akan dipasarkan.

"Melalui kegiatan pendampingan kami sebagai pendamping profesional telah melakukan langkah-langkah hal ini kami tempuh melalui koordinasi dengan instansi teknis yakni DPMD Kab. Konawe Utara sehingga pada awal tahun 2017 kami telah melaksanakan sosialisasi Pengembangan Ekonomi Desa yang dilaksanakan dimasing masing kecamatan. Dalam sosialisasi dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, Unsur BPD dan Perwakilan Masyarakat," kata La Swandi.

Ia mengatakan, proses sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini di harapkan dapat merubah animo penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa.

Tindak lanjut dari proses sosialisasi ini kami terus melakukan OJT kepada  PDP, PDTI dan PLD pada saat RAKOR Kabupaten, hal yang sama juga kami lakukan pada saat melakukan kunjungan lapangan terhadap pemerintah Desa dan masyarakat.(*)

PELATIHAN TATA KELOLA AIR

SULTAN DARAMPA
TA MIS-PID SULTRA

 Pelatihan Tata Kelola Air Dalam Rangka Mendukung Program Pemerintah, kerjasama antara Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Balai Wilayah Sungai IV Dinas Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI yang digelar di Aula Kantor DPMP Sultra.

Hadir dalam kegiatan tersebut, selain dari ketiga instansi tersebut, juga tenaga ahli pendamping desa, dan tenaga ahli pembangunan kawasan perdesaan. Keduanya dari Program Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI.

Tiga pemateri yang tampil antara lain Ir.Obed Bara, Kepala Seksi Irigasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Pro.Sultra, Andi Asra dari Balai Wilayah Sungai IV Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI, Dr.Ir.Muhammad Alwi Mustaha, M.Si., Peneliti dan Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Sulawesi Tenggara.

Pelatihan yang berlangsung hingga pukul 12.00 wita siang, Selasa (26/09/2017), membahas tiga topik yang berbeda namun saling berkaitan, dimana Ir.Obed membahas “tata kelola air irigasi di tingkat usaha tani”, Andi Asri lebih pada “peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air”, serta Alwi Mustaha lebih fokus pada pengembangan inovasi teknologi dalam tata kelola air”.

Ketiga narasumber ini memang sangat dibutuhkan dalam pengembangan pertanian, hortkultura, perkebunan dan tanaman pangan lainnya, yang memang semuanya menyimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan khusus dan teknologi khusus dalam mendorong peningkatan produksi pertanian.

Untuk itu, ketiganya bersepakat untuk terus mencari inovasi-inovasi yang dapat membantu para petani di desa, termasuk bagaimana merealisasikan program pemerintah, Kemendes, dalam 4 program utamanya, diantaranya adalah Embung.

Secara gamblang Alwi Mustaha menjelaskan secara teknik struktur pembangunan embung yang sangat dimungkingkan untuk dilakukan sesuai dengan kondisi dan ketersediaan alam pada masing-masing desa.   (*)

PADUSERASI RPJMDES-RPJMD

Pada hari kedua Rakor P3MD Sulawesi Tenggara ini dimana narasumbernya dari Bappeda Propinsi Sultra, maka ada beberapa catatan sementara.

1.    Teman-teman yang dipercaya oleh pengelola anggaran dimana pemahamannya terhadap anggaran sangat minim, sementara auditor atau pemeriksa pemahamannya dalam anggaran sangat paham, ahli. Sehingga, dibutuhkan siapan (capacity building) teman-teman di desa dalam pengelolaan anggaran harus ditingkatkan.   

2.     Kita dianggap mampu dalam pengelolaan anggaran, tetapi sangat minim kemampuan dalam membuat laporan. Contohnya, banyak kegiatan tapi sangat kurang catatannya. Itu dapat dilihat di beberapa temuan di sidang pengadilan.

3.     Pemdes harus melakukan pencatatan asset (aktiva) yang baik. Apakah ini sudah optimal dilakukan Kades ?

4.     Ada kesulitanan teknis dalam RPJMDes Karena harus mengacu pada RPJMD. Sementara RPJMD harus mengacu pada RTRW. Bagaimana dengan kabupaten baru mekar, soal tata batas dan ruang antara kabupaten induk dengan DOB.  (acara masih berlangsung)

KEPALA BPMD : BANYAK KASUS SOAL DANA DESA DI SULTRA

Kepala Dinas BPMD Proponsi Sulawesi Tenggara Kasman Taewa, M.Si. dalam laporannya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mendesak untuk digelarnya Rapat Koordinasi ini, diantaranya adalah semakin banyaknya permasalahan dalam pengolaan Dana Desa sejak bergulirnya tahun 2015.

“Sejak 2015, dimulainya pencairan dana desa, banyak timbul masalah di desa, banyak terjadi kasus-kasus korupsi dana desa di Sulawesi Tenggara ini, bahkan proses hukumnya juga sudah ada yang divonis,” ungkapnya.

Berbagai masalah yang dapat memicu unsur korupsi yaitu, karena tidak adanya peraturan desa,   APBDes yang tidak jelas, atau beberapa hal yang ada unsur kesengajaan dalam peruntukan pembangunan yang dialokasikan.

Dengan hal seperti ini juga dapat memicu keterlambatan pencairan dana desa tahap selanjutnya. “Ya, tidak mungkin dicairkan kalau masih ada masalah pada LPJnya, terlambatnya evaluasi dana desa, atau factor lain,” ungkapnya.

Untuk itu, diminta agar para camat untuk berhati-hati menandatangani segala dokumen yang terkait dengan pencairan dana desa bagi desa-desa yang dianggap masih bermasalah. “Camat harus berani memberikan arahan, sekaligus peringatan bagi Kades yang dianggap bermasalah,” kuncinya. (*)

SEKPROP SULTRA BUKA RAKOR P3MD

OLEH : SULTAN DARAMPA

Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, Dr.H.Lukman Abunawas SH.,M.Si., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) se-Propinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Swiss Bellhotel Kendari, 28/8/2017.

Hadir dalam Rakor ini adalah para pendamping desa yang terdiri atas pendamping local desa, pendamping pemberdayaan dan pendamping Teknik, tenaga ahli kabupaten dan propinsi, camat, organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah intansi terkait lainnya seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, dan pihak lainnya.

Rakor yang disponsori oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sekda Pemprov.Sultra, Dr.H.Lukman Abunawas SH.,M.Si., beberapa hal yang terkait dana desa sejak 2015 ini tentu dibutuhkan peran kelembagaan dan pendamping desa, sungguh suatu peran yang sangat luar biasa.

“Masyarakat sebagai subyek, sekaligus sebagai obyek, yang merupakan ujung tombak dalam, camat sebagai coordinator. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BPMD, tugas camat sangat berat, memantau, dan melaporkan serta mempertanggungjawbkan,” tegasnya.  

Untuk itu, dibutuhkan syarat-syarat khusus untuk seorang camat. “Dia harus cerdas, harus mampu mengendalikan aparatnya, harus bermental baik, dan sekaligus menjadi motivator yang baik, dan aktif mengontrol dan aktif membimbing,” lanjutnya. (*)