Oleh : Silverster / TA MIS-PID Provinsi NTT
DANA Desa (DD) lahir di tempat yang sama dan pada jam yang sama. Yaitu, pada saat Presiden Joko Widodo memegang kendali pemerintahan Republik Indonesia jelang penghujung tahun 2014. Betapa sangatlah brilian konsep dan gagasan untuk membangun negara tercinta ini yang dimulai dari desa atau wilayah pinggiran.
Saya meyakini, gagasan membangun Indonesia dari desa atau pinggiran, tentu dihasilkan dari sebuah perenungan yang mendalam oleh Jokowi dan timnya bersama wakilnya Jusuf Kalla. Pemerintahan ini sangat tahu betul, tentang titik pangkal/persoalan ketidakmampuan orang desa untuk maju dan bersaing demi hidup yang mandiri. Maka, desa diberi peran penting untuk berdaulat.
Paling tidak, DD hadir dan menjawab sebagian besar permasalahan pembangunan yang ada di desa. Dimana desa diberi kebebasan dan tanpa tekanan, dengan sumber pembiayaan dari DD. Desa pun mulai berpikir dan menata pembangunan tahap demi tahap. Kini, mulai terasa arah pembangunan di desa pada umumnya.
73 tahun sejak Indonesia bebas dari belenggu penjajahan, desa belum pernah diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan di daerah mereka seperti empat tahun terakhir. Semuanya top down. Semuanya tinggal jalankan perintah atasan, meski arah pembangunan tidak menjawab segala kebutuhan desa. Tetapi, apalah daya orang desa, tinggal turuti saja segala kemauan sang penguasa.
Presiden Jokowi pun datang blusukan ke desa dan kampung-kampung, hanya mau mendengar apa saja keluhan orang desa yang berada di piggiran kota. Karena selama ini, aspirasi mereka belum tersalurkan dengan maksimal. Jokowi ingin menyahuti langsung aspirasi dari orang-orang desa.
Percikan api pembangunan telah terasa, terngiang di telinga kita saudara-saudara. Di mana-mana mulai mengakui tentang besarnya manfaat DD dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, tanpa memilih dan memilah daerah, suku, agama serta golongan. Jokowi ternyata bukan sekadar pejabat sementara Presiden RI, tetapi telah menjadi bapak pembangunan bagi desa dan nusantara ini.
Sebagai Tenaga Ahli (TA) Kemendesa PDTT RI di tingkat provinsi, setiap kali saya melakukan kunjungan kerja ke kabupaten, kecamatan, dan monitoring ke desa-desa, saya melihat begitu semringahnya orang-orang desa saat ini. Aspirasi pembangunan yang mereka butuhkan, selama ini diakui sebagian besar telah terakomodir. Karena arah pembangunan desa mereka, sudah mereka tentukan sendiri, melalui forum musyawarah dan mufakat yang alot dan bersahabat.
Ketika saya berdiskusi ringan dengan beberapa warga desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, warga merasakan bahwa pemerintahan Jokowi telah memberikan peran langsung kepada rakyat dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Warga mengaku sangat merasakan dampak pembangunan secara langsung maupun tak langsung.
Pelibatan warga juga sangat terasa melalui ajang musyawarah untuk penetapan RKPDes (PKD, Musdes, Musrenbang-Cam, Musrenbang-Kab, Musrenbang-Prov, dan Musrenbang-Nas).
Sebagai Tenaga Pendamping Profesional, tentu saya mempunyai tanggung jawab yang amat berat. Dimana yang menjadi persoalan adalah bagaiman caranya untuk merangkul orang desa, agar para elit di desa tidak saling mencari-cari kesalahan antara satu lainnya.
Mari bersama membangun desa demi memperlancar roda perekonomian, kesehatan, dan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas. Dengan begitu, kita siap mengarungi arus globalisasi dan tidak akan menjadi korban dari kebijakan kaum kapitalis dan neo-liberal.
Contoh nyata seperti Negara Zimbawe di Afrika. Rakyatnya hidup melarat. Untuk makan saja susahnya minta ampun. Kenapa hal ini terjadi di sana? Salah satu penyebabnya, karena sumber daya manusia yang sangat lemah, pola pikir dan cara pandang masyarakatnya masih rendah.
Demi memperkuat ketahanan konomi Indonesia, maka pada massa pemerintahan Jokowi, telah digelontorkan dana yang begitu besar kepada desa untuk membentuk arah pembangunan, baik dari segi sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas untuk berinovasi. Ini penting, agar desa bisa melahirkan banyak kade-kader masa depan yang siap menghadapi arus perubahan, baik itu perubahan dari dalam mapupun dari luar.
Berdasarkan pengamatan saya sebagai pendamping desa, saya mau mengatakan bahwa, hasil pembangunan dari dana desa sangatlah terasa oleh semua lapisan masyarakat desa di wilayah nusantara. Dan khusus Provinsi NTT, dengan adanya Padat Karya Tunai (PKT), telah mampu menyerap 35.000 tenaga kerja lokal.
Dengan adanya DD, geliat ekonomi di NTT mulai tampak. Semoga program Dana Desa terus berlanjut untuk ke depan demi memajukan desa, menuju desa mandiri dan sejahtera. **
Tidak ada komentar:
Posting Komentar