Dirjen PPMD saat buka Rakor dan foto bersama dengan
peserta Rakor pada Rabu malam (19/6) di Jakarta. (foto: Dok Ditjen PPMD)
JAKARTA- DesaSultra.
Tahun ini merupakan periode 5 tahun pertama diberlakukannya UU Desa Nomor
6/2014. Sebagai kementerian teknis yang mengawal kerja-kerja berdesa, Direktur
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kemendesa
PDTT-RI Taufik Madjid S.Sos,.M.Si mengingatkan kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam kerja berdesa, mulai dari tingkat pusat sampai yang ada di
daerah. Taufik menyerukan agar empat mandat dalam UU Desa harus terus
diperkuat.
Empat mandat yang dimaksud Taufik, yaitu pertama;
peningkatan pelayanan publik di desa, kedua; mengurangi angka kemiskinan,
ketiga; mengurangi ketimpangan sosial, dan keempat; masyarakat desa menjadi
subjek pembangunan. Keempat mandat ini diharapkan ada evaluasi dan
identifikasinya, sehingga bisa diketahui apakah sudah maksimal atau belum.
“Setelah ada hasil evaluasi dan identifikasi terhadap
empat mandat ini, kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan ke depan,”
tegas Taufik saat membuka kegiatan “Rakor Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa
Dalam Pembangunan Desa” bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu
malam (19/6/2019).
Menurut Dirjen PPMD, kerja-kerja membangun desa dan
memberdayakan masyarakat desa, outputnya sudah pasti untuk menjaga mandat UU
Desa. Olehnya itu, seluruh pihak yang terlibat dalam kerja-kerja berdesa, harus
bersama-sama melakukan evaluasi. Apa yang masih perlu dibenahi di Pusat, dan
apa yang mesti dilakukan stakeholder di daerah.
“Pola kolaborasi jangan pernah kita abaikan. Pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota harus inline. Saling berkorelasi, terintegrasi
dari atas ke bawah. Kita juga harus berkolaborasi dengan para stakeholders
dalam mendukung kinerja kita,”harap Taufik saat berbicara di hadapan ratusan
peserta Rakor yang dihadiri Dinas PMD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Dirjen PPMD menambahkan, kerja sukses untuk membangun dan
memberdayakan masyarakat desa, jangan sampai melupakan investasi di bidang
sumber daya manusia. Dengan memadainya kapasitas SDM di desa-desa, maka
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa dicapai.
Saat ini, RPJMN maupun RPJMD periode 2014-2019 segera
berakhir. Semua telah bersiap, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun siklus
perencanaan pembangunan periode 2020-2025. Harapan besarnya, sebut Taufik, usia
harapan hidup masyarakat Indonesia bertambah dari 71 tahun menjadi 74 tahun.
“Bisa kita bayangkan. Sekarang ini, Kementerian
PPN/Bappenas sudah menyiapkan siklus perencanaan Indonesia yang sudah sampai
2045. Bukan lagi hanya sebatas lima tahunan,”ujar Taufik lagi.
Dikatakan, dalam mengisi pembangunan yang berkualitas dan
mencapai usia harapan hidup, masyarakat kelas menengah yang menjadi titik
penentunya. Jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia harus terus bertambah.
Sebab, ciri khas sebuah negara yang maju adalah masyarakat kelas menengahnya
harus kuat dan mampu mendikte pasar. Jika sudah mampu, otomatis pendapatan
per-kapitanya lebih dari 15.000 dolar/tahun bisa tercapai.
“Untuk memberi sumbangsih agar masyarakat kelas menengah
Indonesia terus bertambah, kita memulai dari desa. Desa punya peran signfikan
dan urgen sekali. Apalagi proyeksi kita di Kemendesa saat ini, kita dorong desa
menjadi desa yang mendunia. Kami meyakini, strategi ini membuka lebar kran
pertumbuhan ekonomi di desa-desa,”sebut Dirjen.
Untuk itulah, penguatan ketahanan pembangunan desa mesti
ditangani secara serius. Melalui program Dana Desa dan pola pendampingan,
Ditjen PPMD menciptakan bonafit program. Hal-hal makro dan teknis dipadukan
menjadi satu kekuatan yang full power.
“Menguatkan ketahanan pembangunan desa jangan sampai
menggerus karakter masyarakat desa, yang selama ini selalu menjaga kearifan
lokal. Desa identik dengan nilai-nilai filosofis budaya adan adat
istiadat,”tandas Taufik Madjid. (rilis media).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar