LAMBOTUA : "TERIMA KASIH PAK MENDES PDTT

Masgar, ST

TA-PP KOLTIM

Lambotua. Sebuah desa yang jauh meluruh di lembah-lembah gugusan Pegunungan Mekongga Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Masih terisolir, dan sangat susah diakses dengan kendaraan roda empat, kecuali motor. Itu pun dalam kondisi kemarau.

Desa Lambotua dihuni sekitar 100 kepala keluarga, yang 99 persen adalah keluarga petani, utamanya untuk sektor perkebunan komoditi ekspor. Mulai dari cengkeh, merica (lada), termasuk untuk tanaman musiman seperti durian, langsat, rambutan, dan aneka sayur-sayuran.

Koordinator Propinsi P3MD-PID Sulawesi Tenggara, La Ode Syahruddin Kaeba, menuturkan bahwa desa ini memang sangat luar biasa, potensinya sangat besar, apalagi kalau dikembangkan peningkatan Prudes atau Prukades.

“Makanya, kita mendorong untuk dijadikan desa binaan khusus dalam rangka menjadi contoh pengembangan Prudes di Kabupaten Kolaka Timur. Apalagi memang kehidupan warganya yang sangat mendukung, ramah, dan sangat mengapresiasi dukungan dari pihak luar,” ujarnya.

Namun semuanya itu adalah hanya sekadar untuk dikonsumsi sendiri, karena akses penjualan ke desa tetangga, apalagi untuk ibukota kecamatan, masih sangat terasa susah, karena selama ini hanya akses jalan kaki, sehingga sangat menyusahkan kalau harus memikul beban di pundak hasil produksi desanya untuk di jual di ibukota kecamatan.

Subur, dan apa saja dapat tumbuh disini. Olehnya itu, dengan menggunakan desa secra optimal, termasuk dalam anggaran DD tahun 2018 yang sebesar Rp 712,808 juta, maka warga sepakat untuk pembelian bibit merica sebesar Rp 20 juta, disamping untuk pembangunan sarana vital bagi desanya.

Juga ada alokasi pada tahun ini sebesar Rp 13 juta untuk anggaran pelatihan, utamanya pelatihan yang berkaitan dengan pengolahan hasil Prudes agar lebih berkualitas dan bernilai jual mahal. Bahkan BUMDesnya juga sudah mulai dianggarkan, yaitu penyertaan modal sebesar Rp 24 juta.

Warga setempat menyatakan bersyukur atas adanya program dana desa ini. "Terima kasih Pak Menteri Desa," seru warga. (*)

WISATA DESA DENGAN PRUDES BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Sailan 

TA-TTG BUTON

 Inilah aliran sungai Sangia Arano yang dapat dijadikan embung untuk wisata desa

 Desa Sangia Arano memiliki sumber daya alam yang melimpah, ekosistem hutan, utamanya hutan tanaman rakyat, seperti jati, bahkan ketika memasuki desa ini semua terhampar tanaman jati di kiri-kanan jalan. Artinya bahwa sejak dulu masyarakat memang telah membudidayakan tanaman jati ini.

Selain itu, desa juga memiliki lahan pertanian, yang berupa lahan padi ladang sebesar 100 hektar. Harapannya luasan lahan pertanian tersebut, bukan hanya mampu menyuplai kebutuhan beras bagi warga desa keseluruhan sehingga tidak perlu lagi membeli beras, tetapi juga akan mampu menjualnya kepada desa-desa tetangga melalui manajemen BUMDes.

Begitu pula dengan potensi hutan alam yang dimilikinya, dimana ekosistem hutan yang dapat dijadikan sumber-sumber perekonomian masyarakat setempat dengan catatan harus ada dukungan dari Dana Desa.

Jadi selain sebagai hutan untuk ekonomi, baik nontimber forest product maupun hasil-hasil kayunya, juga dapat diformat menjadi hutan wisata. Diantaranya adalah anak-anak sekolah, utamanya SMP dan SMA yang ada di Lasalimu Selatan dapat melakukan studi banding, atau studi wisata di tempat tersebut.

Semuanya memang tergantung dari kebijakan pemerintah desa bagaimana memanfaatkan dana desa bukan hanya infrastruktur, jalan dan lainnya.

Namun harapan warga tersebut, memang belum sebelumnya tahun 2016 menggunakan Dana Desanya Rp 400 juta lebih untuk perluasan pemukiman, sehingga bukit-bukti yang besar di belakang pemukiman asli itu terpaksa diratakan. Selebihnya, Rp 200 juta dipakai untuk membangun 4 unit dekker.

Begitupula DD tahun lalu, 2017, selain buat talud sepanjang 120 meter dan lebar 30 meter menghabiskan anggaran Rp 312 juta. Selebihnya adalah perluasan wilayah pemukiman, gutting gunung.

Sedangkan DD tahun 2018 sebanyak Rp 683 juta, yang peruntukkannya untuk membenahi tempat-tempat wisata di sekitar embung untuk taludnya, ditambah dengan membuat beberapa gazebo untuk tempat-tempat peristirahat dikala wisatawan atau pengunjung usai mandi-mandi. (*)

P3MD SULTRA DI RAKORNAS

KPP P3MD-PID Sultra kedua dari kiri.

Rapat Koordinasi Nasional 2018 dengan teman 'Optimalisasi Padat Karya Tunai' pagi ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
   Dalam pengarahannya, Presiden meminta agar seluruh elemen, utamanya para penggerak desa, pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan serta desa-desa dapat mengawal secara baik PKT ini, yang semuanya demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan Rakyat Indonesia.
   Rakornas kali ini selain diikuti tenaga ahli pendamping desa, P3MD dari seluruh propinsi, juga mengikuti sejumlah kepala desa, termasuk diantaranya Sulawesi Tenggara.
   Tampak hadir dalam forum ini, KPP P3MD-PID Sultra La Ode Syarifuddin Kaeba, TA-ID Darmawansyah, TA-PED Suwardi Abubakar, dan TA-SDM La Ira.
   KPP P3MD-PID Sulawesi Tenggara, La Ode Syahruddin Kaeba mengungkapkan partisipasi full semua pihak dalam optimalisasi penggunaan DD dan utamanya PKT di Sulawesi Tenggara.
   "Berkat kerjasama semua pihak, utamanya antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kecamatan serta para pendamping sehingga kita maju dalam sistem pelaporan dan pendataan, termasuk optimalisasi peruntukkan DD dan program padat karya tunai," ungkapnya. (*)

DD Bangun Sumur Air Tawar dari Dasar Laut

Arduk
PDP Tangkuno-Muna

Jauh meluruk ke laut. Di batas daratan. Di Langit-langitnya menyembul batu-batus cadas, dan hamparan disampingnya adalah pasir putih yang kemilau yang terhantam sang surya.

Rumah-rumah yang berderet rapi di tepian. Adalah isyarat bahwa kampung-kampung alami itu telah ratusan tahun silam dengan suasana alam laut dan angin pegunungan.

Orang menyebutnya batas selat, karena cukup terpencil diantara dua kabupaten, Buton Tengah dan Muna. Namun ia mengandung  keajaiban, karena sumber air tawarnya muncul dari dasar laut.

Dulunya, warga memanfaatkan air tawar tersebut untuk kebutuhan minum, masak dan mencuci, alias mandi di kala pasang surut. Kala pasang naik, air tawar itu berbaur dengan rasa asing.

Itulah Desa Matano Oe, Kecamatan Tangkuno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Anggaran Dana Desanya digunakan untuk memperbaiki sarana air bersih yang tersembul dari dasar laut. DDnya untuk membuat akses jalan dari dua poros desa tetangga, dari ibukota Kecamatan Tangkuna, dan akses menuju Kab.Buton Tengah yang jaraknya lebih dekat.

Inilah Matano Oe. Janji harapan untuk hidup damai di bibir Selat Buton.

MENDES PDTT: DANA DESA JANGAN MENGENDAP DI KABUPATEN

KEMENDESA.ORG.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta kepada para bupati agar dana desa yang disalurkan pemerintah pusat tidak mengendap di kabupaten. Dirinya mengatakan, daerah yang tidak segera menyalurkan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKUDes) akan mendapatkan sanksi.





“Kita perbaiki agar dana desa tidak mengendap di kabupaten. Kita sudah bicara ke Kementerian Keuangan juga. Jadi untuk kabupaten-kabupaten yang dana desanya telat dicairkan ke desa-desa atau mengendap lebih dari 7 hari di kabupaten, akan diberikan sanksi berupa dana-dana lain dari pusat kita akan tahan,” ujar Menteri Eko pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Jakarta.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, dari Rp 12 trilyun dana desa tahap pertama, sudah dicairkan sebanyak Rp 11,7 trilyun. Sementara untuk tahap kedua sudah dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD sebesar Rp 3,8 trilyun. Terdapat empat daerah yang hingga kini masih dalam proses pencairan dari pusat ke daerah, yakni Kabupaten Jember, Nabire, Mimika dan Deiyai. Mengacu hal tersebut, Menteri Eko pun mengimbau agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan sehingga masyarakat desa dapat mempercepat pembangunan di wilayahnya.

“Penyerapan dana desa tahap pertama seharusnya lebih cepat lagi untuk memberi dampak yang signifikan di desa. Target penyerapan 100 persen. Yang penting sesuai dengan waktunya. Kalau penyerapan di akhir-akhir ‘kan tidak ada gunanya. Makanya Presiden mengintruksikan pencairan dana desa tidak dari April tapi dari Januari sudah bisa dicairkan,” tambahnya.

Terkait pengawasan, menurutnya Kepala Desa tidak perlu takut ada upaya kriminalisasi. Kejaksaan dan Polri berkomitmen kuat menindak tegas aparatnya yang bermain-main dengan dana desa. Tidak hanya dipecat, melainkan juga dipidanakan dan atasannya akan dicopot dari jabatannya.

“Itu kan komitmen yang luar biasa dan itu sudah beberapa kasus. Kita juga ada kesepakatan selama tidak ada unsur korupsi atau administrasi, Kades tidak berhak untuk dikriminalisasi. Jadi tidak perlu takut. Nah, ini tugas kepala daerah untuk menyampaikannya kepada kepala desa,” ujar Menteri Eko.

MENDES PDTT DESAK PENCAIRAN DD 2018

KEMENDESA PDTT
Percepatan penyaluran dana desa 2018 terus digenjot pemerintah. Keseriusan tersebut ditunjukkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan mengumpulkan para bupati dan walikota seluruh Indonesia dalam rangka percepatan penyaluran dana desa tersebut.

"Tolong percepat penyaluran dana desanya, paling tidak 7 hari disalurkan ke desa setelah dari pusat cair ke daerah," tegasnya saat memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (9/5).

Dirinya menambahkan, dengan cepatnya penyaluran dana desa, maka pembangunan dengan menggunakan skema padat karya tunai dapat segera direalisasikan. Menteri Eko mengingatkan agar 30 persen dari pengerjaan proyek dana desa harus dialokasikan untuk upah pekerja. Program tersebut, lanjutnya, akan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memberikan dampak adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, walikota, dan kepala desa. Begitu juga dengan penyerapan dana desa meningkat dari 83 persen menjadi 99 persen. Kepala daerah telah membuktikan bisa mencetak sejarah baru," ujarnya optimistis.

Menteri Eko meyakini, program dana desa adalah sebuah cara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi. Dana desa dapat ditambah tergantung kesiapan penyerapan pemerintah desa.

"Tahun depan Presiden menghimbau untuk dinaikkan (dana desa), apakah desa-desa siap?," tanya Menteri Eko yang langsung dijawab dengan "Siap" oleh para peserta yang hadir.