Dihadapan Pimpinan KPK, Gus Menteri Beberkan Progres BLT Dana Desa

teks:bBadriy/kemendes pdtt

JAKARTA – SC. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran BLT Dana Desa dihadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.

"Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," ucap Gus Menteri dalam acara Transpransi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (09/07/2020).

Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Adapun warga desa yang menerima BLT Dana Desa ada 7.742.176 KK dengan rincian 2.400.075 janda atau yang disebut perempuan kepala keluarga (PEKKA), kemudian 283.644 warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.

Hingga saat ini total Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 4.645.305.600.000 dengan rincian sebanyak 6.813.115 KK belakang petani dan buruh tani,315.028 nelayan dan buruh nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM.

"Ini sudah masuk semua by name by address. Semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial," pungkasnya.

Sekedar informasi, hadir dalam forum tersebut pimpinan KPK yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar. Sedangkan Gus Menteri didampingi langsung oleh Wakilnya Budi Arie Setiadi, Sekjennya Anwar Sanusi dan jajaran lainnya.

Kemendes Siapkan 90 Ribu Hektar Lahan untuk Ketahanan Pangan Pasca Covid-19

JAKARTA - DesaSultra. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang menyiapkan lahan untuk intensifikasi atau pembudidayaan tanaman yang akan menopang ketahanan pangan nasional pasca pandemi Covid-19.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri itu menjelaskan, ketersediaan pangan nasional sangat terbatas karena beberapa bulan terakhir produksi sedikit terganggu dengan adanya pandemi Covid-19.

"Kita terus melakukan penyiapan lahan transmigrasi untuk ketahanan pangan," ungkap Gus Menteri di Jakarta, Selasa (07/07/2020).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, setidaknya ada sekitar 90 ribu hektar lahan milik masyarakat transmigrasi yang sudah siap untuk digarap, lahan tersebut berada di Kalimantan Utara dan Kecamatan Dadahub.

"Di sana diupayakan proses intensifikasi tanaman pangan, dengan harapan menjadi salah satu upaya ketahanan pangan nasional kita," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga akan memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes di seluruh Indonesia untuk menggerakkan kembali ekonomi dengan tatanan hidup baru pasca pandemi Covid-19.

"Selanjutnya kita juga lakukan registrasi desa wisata yang pada akhirnya dilakukan Digitalisasi Desa Wisata. Dua hal ini sangat penting karena basis ekonomi desa ada disitu," pungkasnya.

Gus Menteri Minta Segera Digitalisasi Desa Wisata

BEJIHARJO – SC Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Ibu Umi Lilik Nashriyah menyambangi Desa Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta.


Setiba di lokasi, Menteri Desa beserta rombongan kemudian berganti baju  untuk menikmati eksotisme wisata Goa Pindul.

Destinasi wisata air ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Maju Mandiri yang dipimpin oleh Sarana.

Menteri Desa mengaku bahagia berkesempatan sambangi Goa Pindul ini karena Ia telah mendengar keseruan destinasi ini dari Umi Lilik.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengingatkan seluruh pengelola desa wisata untuk ikuti perkembangan era digital saat ini.

“Saya harap Goa Pindul dan seluruh aset wisata di Yogyakarta ini dikelola secara digital agar bisa segera diakses lebih luas dan tidak hanya andalkan informasi dari mulut ke mulut,” kata Gus Menteri, Sabtu (27/6/2020).

Gus Menteri pun berharap agar destinasi wisata ini segera dibuka mengingat saat ini masyarakat memang sangat membutuhkan liburan setelah era Covid-19 ini.


“Semoga segera dibuka pada awal Juli ini karena saat ini sudah memasuki era New Normal dan Polri pun telah mencabut maklumat soal protokol era Covid-19,” harap Alumni UNY ini disambut tepukan tangan warga yang hadir di Goa Pindul.

Namun, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, harus tetap mengedepankan Protokol Kesehatan agar mata rantai penyebaran Covid-19 terputus.

Pembukaan Desa Wisata ini juga bertujuan agar perputaran ekonomi kembali berjalan dan kembali bangkit usai terpuruk akibat pandai global ini.

Setelah itu, Gus Menteri menandatangani prasasti pembangunan Bejiharjo Edupark yang merupakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Setelah itu, Gus Menteri, Umi Lilik dan rombongan kemudian turun ke air dan menikmati wisata air Goa Pindul.

Gus Menteri dan Umi Lilik terlihat sangat menikmati destinasi wisata itu.

Setelah itu, Gus Menteri bersama rombongan bergerak ke Pantai Indrayanti.

Sebelumnya, Gus Menteri meninjau Gedung Pendidikan Lokasi UNY yang dibangun di tengah desa di Kabupaten Gunungkidul dan berdialog dengan Para Lurah di Tlogo Jonge.

Direktur PMD Apresiasi Kerja Keras PLD

BANJARMASIN - DesaSultra. Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi Pendamping Lokal Desa (PLD). Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 2-7 Desember 2019 bertempat di Hotel Aria Barito, Banjarmasin.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 453 orang PLD se-Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan jumlah pelatih 48 orang.

Kegiatan peningkatan kapasitas PLD Kalsel resmi berakhir. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan H. Abdul Haris Makkie berkesempatan menutup kegiatan tersebut.

Turut hadir saat acara penutupan yakni Direktur PMD Kemendesa PDTT M. Fachri, Kadis PMD Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Zulkipli, MP serta jajaran Tenaga Ahli tingkat provinsi dan kabupaten.

Direktur PMD Kemendesa PDTT M. Fachri memberikan suntikan semangat kepada seluruh PLD se-Kalsel yang menjadi peserta.

“Kita harus terbiasa dengan media sosial, karena ini merupakan media yang paling murah untuk memublikasi dan mengklarifikasi kegiatan-kegiatan kita. Media sosial menjadi hal yang wajib untuk seluruh TPP (Tenaga Pendamping Profesional),"kata Fachri.

Minimal sekali dalam sehari mengupload aktivitas dan kegiatan-kegiatan pendampingan. Dengan cara demikian, kerja-kerja pendampingan akan terekpose luas dan berdampak positif.

"Era 4.0 atau era digital, harus disadari TPP sebagai momentum penting untuk mendampingi dan mengawal pembangunan desa,"ujar Direktur PMD.

Kegiatan peningkatan kapasitas PLD, lanjut Fachri, diharapkan menjadi ajang melakukan refleksi capaian dan target pendampingan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Apa saja yang sudah diberi pendamping desa dalam memajukan desa.

"Semoga pelatihan ini juga dijadikan kesempatan oleh sesama PLD, untuk bertukar pengalaman yang dapat menjadi pembelajaran di wilayah tugas masing-masing,"kata Fachri menambahkan.

Tugas pendampingan bukanlah tugas yang mudah, sehingga TPP yang masih bertahan hingga saat ini adalah PLD yang tangguh dan mampu membawa perubahan desa menjadi desa maju dan mandiri. Ujung tombak di lapangan adalah PLD.

Meski mengakui perubahan yang terjadi, namun PLD di Kalsel khususnya, diingatkan agar tidak jumawa atau berbangga diri dengan capaian saat ini. Tetap ada evaluasi kepada seluruh PLD jelang tahun 2020.

"Tugas pendampingan ini diharapkan dapat dirasakan oleh desa, hingga akhirnya anda bisa bahagia dengan perubahan ke arah yang ada,"demikian Fachri. (rilis).

Peran LKD Sangat Strategis Mengawal Pembangunan Desa

BALI – DesaSultra. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus memperkuat dan mendorong peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan desa. Sebagai lembaga resmi sekaligus mitra desa, sumbangsih LKD dinilai sangat strategis dalam melakukan perubahan ke arah lebih baik.

Untuk menjaga Bali dari arus perubahan dan dampak negatif, Kemendesa PDTT berbagi peran dengan kementerian dan lembaga terkait. Bali, sebagai salah satu jantung pariwisata dunia dan kebanggaan Indonesia, diharapkan tetap mempertahankan entitas local wisdom.

“Bali selalu menjadi perhatian bagi kami, sehingga Rapat Koordinasi Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD Dalam Pembangunan Desa, kami juga laksanakan di Bali,”kata Andrey Ikhsan Lubis selaku Kasubdit KMD Direktorat PMD pada Ditjen PPMD Kemendesa PDTT saat berada di Bali, Selasa (4/12/2019).

Rakor di Bali kali ini, sambung Andrey Lubis, berlangsung pada 3-5 Desember 2019 bertempat di Hotel Fontana. Dihadiri 84 peserta, terdiri dari 80 peserta daerah dan 4 peserta pusat. Rakor dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bali, Nyoman Suastini. 

Sedangkan pemateri yang dihadirkan dari unsur akademisi, Dinas/OPD terkait pembangunan dan pemberdayaan desa, serta pelaku pemberdayaan masyarakat.

Ada tiga oin tujuan pokok rakor. Pertama; mendorong koordinasi antar pihak untuk meningkatkan kapasitas desa dalam perencanaan dan pembangunan. Kedua; menumbuhkan komitmen para peserta untuk mereplikasi kegiatan inovatif melalui Dana Desa. Dan yang ketiga; mendorong peningkatkan kualitas penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan dan pembangunan, serta kapasitas pengetahuan dan inovasi desa.

“Sejumlah output diharapkan lahir dari kegiatan ini. Antara lain, meningkatkan kapasitas desa, komitmen mendorong pengembangan potensi lokal desa melalui Program Inovasi Desa (PID), dan melakukan publikasi maupun replikasi inovasi melalui komunitas-komunitas kreatif di desa,”ujar Andrey Lubis.

Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bali, Nyoman Suastini, dalam sambutannya saat membuka Rakor Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD dalam Pembangunan Desa, menyampaikan beberapa hal penting kepada peserta.

LKD, pinta Nyoman Suastini, kiranya dapat berpartisipasi aktif mendorong peran serta masyarakat yang terhimpun dalam kelompok LKD. Supaya pembangunan desa terus terkawal. Ide-ide dan inovasi untuk mendorong pembangunan desa tak pernah kering.

“LKD harus selalu terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa,”seru Nyoman Suastini dalam sambutannya.

Rukun Warga (RT), Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), merupakan jenis-jenis LKD yang ada di desa saat ini. Pembangunan desa yang tanpa atau minim partisipasi masyarakat, sangatlah tidak baik. Itu sama dengan mencederai amanat UU Desa No.6 Tahun 2014.

“LKD di Bali mesti menjadi mitra yang aktif bagi pemerintah daerah. Tanpa bantuan dari LKD, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kurang maksimal,”gugah Sekdis PMD.

Nyoman Suastini juga meminta pendamping desa harus selalu aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat. Supaya masyarakat mau dan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru. Pendamping desa lebih optimal lagi mengedukasi serta mengajak masyarakat untuk mereplikasi dokumen inovasi desa yang sudah tersedia. Apakah yang dalam bentuk narasi ataupun video.

Saat ini, berkah UU Desa sangat besar bagi desa. Setelah adanya UU Desa kurun 5 tahun ini, kewenangan desa semakin besar. Sumber pendanaan desa juga semakin memadai. Untuk itulah, desa-desa di Bali, mesti menjadikan kehadiran UU Desa sebagai peluang dalam menghadirkan perubahan positif.

“Semoga kegiatan Rakor ini, dapat meningkatkan semangat seluruh peserta supaya memberi andil dalam membangun desa dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi pelaksanaan inovasi desa. Kemudian, peserta juga dapat memastikan realisasi replikasi, mengadopsi komitmen kegiatan inovatif, serta menyusun regulasi desa yang mendukung pelaksanaan inovasi desa,”demikian Nyoman Suastini. (rilis)

Mendes: Sinergi Kekuatan dalam Pembangunan adalah Mutlak

Setelah ditunggu cukup lama oleh 260an peserta rakor,  akhirnya menteri desa Abdul Hakim Iskandar berkenan menyampaikan sambutan pembukaan Rekor PID Provinsi Kalbar.

Memadukan dan menyenangkan kekuatan dal pembangunan adalah mutlak.  Di Kalbar saya temukan praktiknya berjalan dengan baik. Dari pandangan religiusitas, tak satupun agama yang tak ingin mengeraskan kemiskinan umatnya. Kemiskinan terbanyak ada di desa,  maka ketika kita berjuang mengeraskan kemiskinan, sesungguhnya kita sedang menjalankan ajaran agama.  Nah di Kalbar,  tekad pengentalan kemiskinannya sangat tinggi,  karenanya saya yakin kelak warga Kalbar menjadi penghuni surga terbanyak. Terus terang Jawa Timyr kurang dalam pelibatan TNI dan Polri dalam pembangunan desa dan penanggulanga kemiskinan.  Di jawa Timur hanya ada satu item TNI dilibatkan yakni dalam program bedah rumah. Di Kalbar bisa menggandeng keduanya, apresiasi Menteri.

Diterangkan pula oleh Menteri Desa,  bahwa target pembangunan di periode kedua presiden adalah pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya presiden tidak ingin penyelenggaraan pembangunan dilakukan dengan basa-basi.  Program pemerintah harus nyampi kepada rakyat,  harus sampai pada tujuan,  tegasnya. Tolok ukur Kementerian Desa menurut Mendes adalah ketika masyarakat merasakan kemanfaatan bahwa Kementerian desa itu ada.  Yang bertanggung jawab menuntaskan hal ini salah satunya ada pada pendamping desa.  Maka dari itu kuatkan tanggung jawab dan hilangkan ego sektoral, Mendes mengingatkan. Bila masih mengedepankan ego,  maka itu masih bicara pamer, inilah saya. Hilangkan konsep inilah saya tapi inilah kita, tegas Menteri Desa yang pernah jadi ketua DPR Jatim.

Terkait dengan usulan Dinas PMD Kalbar yang mendamba adanya pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi desa,  Menteri Desa telah menyampaikan kepada Menkoinfo.

Paradigma berfikir yang harus kita bangun dalam membangun Indonesia. Tugas kita adalah untum kepentingan bangsa negara,  bukan untuk kepentingan menteri desa,  kepentingan kapolda,  pangdam atau Gubernur,  tapi untuk kepentingan bangsa dan negara,  tegas pak Halim. Di akhir sambutan,  Menteri Desa akan menambahi hadiah kepada lima desa inovatif di atas.  Bila kementerian tidak ada alokasinya,  akan saya ambilkan dari uang saya sendiri,  kelakarnya. Karena menurutnya, belum melihat struktur APBN Kemendes, tegasnya.(borni)

Direktur PMD : Inovasi Desa Percepat Kesjahteraan Warga

BALI - DesaSultra.Direktur PMD M. Fachri tegaskan, Inovasi Desa yang menjadi program Kementerian Desa PDTT selama tiga tahun ini, selain terbukti mampu mendorong  kualitas SDM Desa, juga mampu menciptakan akselerasi   terwujudnya kekejahteraan masyarakat Desa.

Hal tersebut disampaikan Fachri melalui rilisnya hari ini, pasca pelaksanaan Rakor Program Inovasi Desa Tahap II di Provinsi Bali sejak  Kamis, 31 Oktober 2019.

Fahri yang mendapatkan gelar "Nyoman Balik" juga mengakui keberhasilan program tersebut tak luput dari peran aktif  pendamping desa melakukan fasilitasi Desa dalam konteks penggunaan Dana Desa.

Terkait itu, lanjutnya, Pemerintah telah siapkan 5 (Lima) strategi guna mencapai tujuan kemakmuran masyarakat Desa, yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan usaha pasca panen komoditas pertanian, penguatan pariwisata Desa, peningkatan konektivitas antar wilayah perdesaan dan perkotaan dan digitalisasi perdesaan.

"Semuanya itu perlu kita sosialisasikan dan fasilitasi kepada stakehokder Desa demi tercapainya  akselerasi pencapaian kemakmuran masyarakat Desa", tandasnya.

Oleh karenanya, Fachri berharap kepada seluruh peserta Rakor, baik unsur
Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kab Kab/Kota, Camat, Forum Perbekel/Kades,  TPID, Tenaga Ahli KPP Provinsi dan Pendamping Desa agar memahami dan melaksanakan langkah strategis tersebut dengan baik. (rilis ar/khfi)