Kemendes – Bank Mandiri Nota Kerjasama

Jakarta – SC. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan untuk terus menyukseskan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pada Senin (30/9) antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Bank Mandiri.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, sedangkan Kementerian Desa  diwakili Sekjen Kementerian Desa Anwar Sanusi bersama Dirjen PPMD Taufik Madjid serta para eselon I. Yang dikerjasamakan mengenai Pemahaman Jasa Layanan Perbankan.

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, beserta Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Kementerian Desa, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar, dan Direktur Ritel Bank Mandiri Donsuwan Simatupang.

Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan pentingnya membangun kerjasama dengan perbankan untuk turut serta membangun negeri. Terlebih desa menjadi isu prioritas pemerintahan Joko Widodo.

"Ini juga bentuk perhatian terhadap desa sebagaimana yang tertuang dalam nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," kata Mendes Eko Sandjojo.

Pembangunan desa penting adanya, untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan dan kemiskinan. Dan program Dana Desa, sebut Eko, yang diberikan ke desa-desa untuk mengejar ketertinggalan, diproyeksikan melahirkan desa-desa wisata dan desa ekonomi kreatif.

“Ini bisa menjadi one stop bisnis model.  Di dalam Prukades, kita  link-kan pemerintah daerah yakni bupati, dunia usaha, perbankan dan masyarakat. Ini penting, karena kalau tidak menggunakan role bisnis ini tidak bisa sustainable. Terlebih, petani terhambat dengan pasca panen, harga yang naik turun, dan inflasi. Maka, model prukades sangat penting, dimana masyarakat diuntungkan, dan konsumen juga diuntungkan,” jelas Eko Sandjojo.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo juga mengatakan, Kementerian Desa telah menjadi ikonik dalam pembangunan masyarakat di desa. Upaya Bank Mandiri sendiri dalam membangun pedesaan yakni dengan memberikan layanan yang terbaik bagi Kemendesa dengan prinsip saling bersinergi. Bank Mandiri telah membuat IRC (Integrated Rice Center) yang menjadi pusat pengolahan gabah dan beras kepada BumDes.

"Bank Mandiri juga membangun agent banking. Sehingga nantinya, jaringan BumDes dengan peranan KUR dan agent banking bisa mensejahterkan masyarakat di pedesaan. Sehingga dapat membangun kemandirian dan literasi terhadap pengelolaan keuangan,"tandas Kartika. (suci/rilis)

Direktur PMD M.Fachri: “Keberlanjutan PID Perlu Chemistry Kompetensi”

JAKARTA – DesaSultra. Program Inovasi Desa (PID) yang dimandatkan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Ditjen PPMD, Kemendes PDTT sejak Tahun 2017 akan berakhir  pada Desember 2019. Selama 3 (tiga) tahun perjalanan program tersebut keberadaannya dinilai sangat mengesankan, karena  selain bertujuan untuk meningkatkan sisi kualitas-inovatif dalam konteks penggunaan Dana Desa, program tersebut juga terbukti memberikan  dampak positif bagi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Demikian rilis yang disampaikan ke media terkait pernyataan Direktur PMD, M. Fachri dalam agenda penutupan  kegiatan Workshop Konsultasi dan Finalisasi Exit Strategy dan Standar Operasional Prosedur Hubungan antar Pihak (SOP-HAP) Program Inovasi Desa Tahun 2019 di Grand Kemang Hotel Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Lebih jauh M. Fachri menyatakan,  sejak awal  lahirnya PID Tahun 2017, program tersebut tidak sedikit mengalami tantangan, mulai soal model disain program, implementasi di lapangan hingga evaluasi program  selama 3 (tiga) tahun.

“Alhamdulillah, semua itu dapat dilalui dengan baik. Namun sayangnya, begitu program ini mulai running, tahun 2019 ini segera berakhir,” ujarnya.

Selain PID, lanjutnya,  Kemendes PDTT juga memiliki Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang merupakan program induk dari program pendampingan desa dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam wadah inilah seluruh Tenaga Pendamping Profesional yang tersebar di seluruh Indonesia  berhimpun dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi desa dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

  

Untuk menjamin keberlanjutan program, lanjut M. Fachri, dibutuhkan exit strategy program sebelum pengakhiran program tersebut.

“Sekarang ini sedang dilakukan langkah penyiapan program P3PD. Program ini menjadi  kelanjutan dari PID yang merupakan program kolaboratif antara Kemendagri dan Kemendes PDTT. P3PD bukan untuk  menggantikan P3MD, tapi lanjutan dari PID,” jelasnya.

Kata M.Fachri, semua komponen proyek PID yang dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat, akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan pada program P3PD.

Ditambahkan, program PID dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa, sedangkan program P3PD lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja desa.

Oleh sebab itu, lanjut M. Fachri, sebelum P3PD running awal tahun 2020, diharapkan telah  terbangun chemistry, koneksitas, dan kompetensi dengan baik diantara pelaku program.

“Semua aspek tersebut perlu mendapat perhatian dari seluruh pelaku program, sehingga nantinya dapat berjalan dengan baik", tegasnya.

M. Fachri berharap agar dalam sisa waktu 3 (tiga) bulan ini, seluruh pelaku program dan stakehokder terkait diminta memaksimalkan replikasi program inovasi desa yang telah difasilitasi dalam musyawarah desa, sehingga dapat tercantum dalam APBDes 2020.

"Ini membutuhkan pengawalan dari semua pihak, baik Tenaga Pendamping di Tingkat Provinsi hingga Tingkat  Desa, Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), dan Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Replikasi di APBDes mestinya mencapai 10 sampai 20 kali lipat dari nilai DOK (dana TPID dan TIK) yang diterima setiap provinsi", tegasnya.

Terkait exit strategy PID, lanjut Fachri, keberadaan P2KTD dan TIK sebaiknya dilebur menjadi satu lembaga dan dihimpun di sekretariat bersama. Sebab, P2KTD dan TIK memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai teknik lokal sistem di desa.

Dalam acara tersebut, selain dihadiri oleh  Kasubdit PKMD Nursaid Mustafa, para PIU PID dan Tim Bank Dunia, juga diikuti oleh unsur Tenaga Ahli Konsultan Nasional dan Program Leader KN-PID dan KN-P3MD, serta  perwakilan Tenaga Ahli PID dari 33 provinsi. (rilis)

Mendes Eko: Inovasi TTG Sangat Strategis Menekan Impor

teks / foto : suci/staf ppmd kemendes

BENGKULU- DesaSultra. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, secara resmi membuka kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XXI di Provinsi Bengkulu. Perhelatan akbar ini menjadi instrumen bagi inovator baru untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, melalui berbagai temuan yang berbasis kearifan lokal.

"Sudah 21 kali kita menggelar TTG ini. Ada yang jalan dan ada yang tidak jalan. Makanya itu, saya ajak Kepala BPPT inovasi yang baik ini akan dibantu dan dipertajam lagi. Dan dilink-an dengan dunia usaha dan perbankan agar inovasi dapat terus berkembang dan dipakai. Kemudian didistribusikan agar dapat diterapkan," ujar Eko Putro Sandjojo, dalam sambutannya saat membuka Gelar TTG Nasional XXI, Minggu (22/9/2019).

Selain Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, hadir juga Sekjen Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi, Dirjen PPMD Taufik Madjid, Staf Khusus Kementerian Desa Indra Muda Salim, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Harlina Sulistyorini, dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pun ikut hadir di acara ini.

Pemerintah menyadari benar bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa pengurangan kesenjangan dan kemiskinan tidak akan berkelanjutan dan akan menimbulkan kesenjangan sosial. Dimana kesenjangan ini ada di daerah dan di desa-desa. Sejak tahun 2015 hingga tahun ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp.257 Triliun.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, Polda, Kajari, Dandim yang telah sukseskan program dana desa. sehingga memberikan dampak yang seperti diharapkan. Dan bahkan menjadi memberikan contoh kepada 23 negara berkembang lainnya," kata orang nomor satu di Kemendesa ini.

Dana desa, ujar Mendes Eko, telah meningkatkan pendapatan desa sebanyak 50 persen dalam 5 tahun. Dan dalam sejarah, penurunan kemiskinan di desa lebih kecil dibanding di kota. Ke depannya, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di desa diproyeksikan lebih kecil lagi. Dan angka stunting kini juga mengalami penurunan dari 37,2 persen menjadi 30,6 persen.

"Ini adalah komitmen dan kerja keras semua Gubernur, Bupati, Walikota, Camat hingga Kepala Desa. Dengan keberhasilan Presiden Joko Widodo, dana desa dari Rp.257 Triliun akan ditambah menjadi Rp.400 Triliun. Tentunya dana desa yang begitu besar ini, diharapkan efektivitasnya akan lebih baik lagi kalau dibarengi dengan penggunaan teknologi,"yakin Eko.

Karenanya, acara gelar TTG ini sangat penting untuk menjadi sarana sharing, dan untuk saling tukar inovasi. Sehingga bisa diterapkan di Indonesia dan bisa meningkatkan efektivitas  penggunaan dana desa.

"Dengan adanya gelar TTG, semoga inovasi yang ada dapat menggantikan produk yang masih impor. Sehingga kita bisa menekan defisit ekonomi yang signifikan. Gelar TTG ini kiranya ikut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, terutama yang ada di desa dan kawasan pedesaan,"tuturnya.

Dalam acara ini pula diumumkan pemenang lomba yang diselenggarakan sebagai rangkaian gelar TTG XXI di Bengkulu. Untuk kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna, Kalimantan Utara meraih juara pertama dengan temuannya yakni pengolahan plastik menjadi kon block.

Sementara untuk posisi kedua diraih oleh Bali dengan yande batok yakni kerajinan yang terbuat dari batok kelapa. Selanjutnya pada urutan ketiga diraih oleh Sulawesi Selatan dengan inovasi alat patikprot, yang berguna memetik buah pisang dan memangkas dahan pohon sengon.

TTG XXI Diharap Tingkatkan Pembangunan Desa

BENGKULU- DesaSultra. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa PDTT, Anwar Sanusi, mewakili Menteri Desa PDTT menghadiri jamuan makan malam atau gala dinner dalam rangka perhelatan akbar Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XXI tahun 2019 di Balai Raya Semarak Provinsi Bengkulu, Sabtu (21/9/2019).

Sekjen Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi didampingi oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Staf Khusus Kementerian Desa PDTT Indra Muda Salim, Dirjen PPMD Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Harlina Sulistyorini, dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati.

Gelar TTG dilaksanakan setiap tahunnya secara bergantian di setiap provinsi. Dimana TTG sendiri merupakan salah satu cara untuk mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna.

"Kegiatan ini sebagai instrumen penting, untuk bisa mengakselerasikan pembangunan di tingkat pedesaan. Hadirnya TTG merupakan variable utama untuk menambah nilai produksi di tingkat pedesaan. Dimana lima tahun perjalanan ini, telah memberikan transformasi wajah pedesaan yang semakin membaik. Terutama di sisi infrastruktur dan pelayanan sosial dasar," ucap Anwar Sanusi. 

Untuk itu, lanjut Sekjen Mawar Sanusi, output Gelar TTG dalam lima tahun terakhir ini dapat dijadikan klaim untuk melangkahkan kemajuan desa ke tingkat berikutnya. Sebab teknologi sendiri dibutuhkan masyarakat untuk mengekspose hasil produksinya. Tidak lain guna meningkatkan produktivitas ekonomi di pedesaan.

"Output tersebut mampu dikapitalisasi dengan program inovasi desa. Yang salah satu bentuk konkritnya, kita menyediakan suatu tempat, dimana masing-masing desa melakukan expose berbagai produksi inovasi. Untuk pengembangan pedesaan, pengelolaan desa dan peningkatan infrastruktur," tambah Anwar Sanusi.

Dalam acara ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa kepada Provinsi Bengkulu, sebagai lokasi acara Gelar TTG tingkat nasional tahun 2019. 

Dipilihnya Bengkulu sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan menguatkan citra Bengkulu di kancah nasional maupun internasional. (suci).

Dana Desa Hendaknya Penuhi Hak Masyarakat

BANTEN - SC.Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, M. Fachri menegaskan, Dana Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa sejak Tahun 2015 hingga saat ini, hendaknya dapat menjadi pemantik untuk memenuhi hak masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah desa dan stakehokder terkait hendaknya mampu mengelola Dana Desa dengan kerja-kerja taktis-strategis, inovatif dan penuh dedikasi tinggi.

Demikian rilis yang disampaikan ke media ini terkait kegiatan Rapat Koordinasi II Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masayarakat Desa (P3MD), Dinas PMD Provinsi Banten di Hotel Marbella, Anyer, Serang, Selasa-Jumat (17-20/09/2019).

Lebih lanjut, Fachri mengatakan, penyaluran Dana Desa di Tahun 2019 telah mencapai di angka 54,17% atau Rp.597.824.510.946. Oleh karenanya, Direktur PMD berharap agar pemerintah desa dan seluruh stakehokder terkait  benar-benar memahami filosofi, regulasi dan langkah taktis-strategis dan inovatif dalam konteks  penggunaan Dana Desa bagi masyarakat.

"Kita bersyukur, dari seluruh Dana Desa di Provinsi Banten terdapat banyak kegiatan inovatif di desa melalui Replikasi PID. Ke depan, Dana Desa lebih fokus dimanfaatkan untuk  pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM masyarakat Desa", tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Provinsi Banten, Enong Suhaeti selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan, acara Rakor tersebut digelar dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) serta Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Banten.

Senada dengan Direktur PMD,
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar juga berharap agar pelaksanaan Rakor tersebut dapat menyatukan visi dan meningkatkan spirit dalam mengawal Dana Desa, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan SDM di desa-desa di Provinsi Banten.

"Keberhasilan P3MD dapat mempercepat realisasi visi Gubernur Banten, yakni memajukan Banten dengan Infrastruktur yang hemat, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan yang berkualitas", tandasnya.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kapolda Banten, Tenaga Ahli Madya Provinsi Banten, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Tenaga Pendamping Profesional, baik Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kabupaten, Pendamping Desa/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di Tingkat Kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa di Tingkat Desa.

Juga hadir perwakilan Camat, Tim Pelaksana Inovasi Desa, dan Pegiat Desa lainnya dari empat kabupaten di Banten, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. (rilis).

Jelang Acara Puncak Sail Nias 2019, Panitia Pusat Mantapkan Koordinasi

JAKARTA – SC. Ajang pariwisata berskala Internasional terbesar di Indonesia, Sail Nias 2019 siap digelar. Infrastruktur penunjang kegiatannya pun ditargetkan rampung jelang puncak acara 8 hari lagi, yakni pada 14 September. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo sebagai Wakil Ketua Nasional Acara Sail Nias 2019 mengucapkan terima kasih saat membuka rapat finalisasi panitia nasional guna mengetahui kesiapan masing-masing penanggungjawab acara.

“Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerja keras siang dan malam dari semua kementerian dan lembaga serta panitia di lapangan sehingga dalam kunjungan kami kemarin bersama Bapak Kemenkumham Yasonna Laoly, overall pelaksanaannya sudah hampir selesai, meski ada beberapa hal yang telat 1 sampai 2 hari. Tetapi kami mendapat keyakinan akan terkejar”, ucap Eko Sandjojo.

Terlebih, Dirjen PPMD Taufik Madjid yang sekaligus Ketua Koordinasi Puncak Acara Sail Nias 2019 meyakinkan bahwa acara puncak pada tanggal 13-14 September akan berjalan sesuai dengan skenario acara. Koordinasi pusat dan daerah untuk komponen pengisi puncak pun ditingkatkan, terutama dalam tarian kolosal yang akan melibatkan lebih dari 700 penari dan paduan suara. Serta parade kapal nelayan, flypast dari TNI AU, spiral dive paramotor dan terjun payung juga terus dilakukan pelatihan dan persiapan.

“Prinsipnya untuk pengisi acara saat ini sudah hampir 90% hanya menunggu latihan dan penekanan-penekanan dari fasilitas pendukung dan infrastruktur yang sedang direvitalisasi seperti Pelabuhan Teluk Dalam segera selesai, guna kesiapan acara penyelenggaraan puncak Sail Nias 2019 berjalan dengan baik”, tambah Taufik Madjid.

Hal ini sejalan dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah yang mengharapkan acara Sail Nias 2019 ini terlaksana dengan baik, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti termasuk faktor cuaca. Kehadiran Presiden Joko Widodo juga merupakan harapan dari masyarakat karena ini sangat berarti bagi pariwisata di Sumatera Utara khususnya Kepulauan Nias.

Kehadiran Presiden Joko Widodo di Acara Sail Nias 2019 ini juga akan didampingi oleh 10 duta besar dan 2 wakil duta besar Negara sahabat untuk mengunjungi Wonderful Nias Expo 2019. Serta, menghadiri kejuaraan surfing internasional yang diselenggarakan di Pantai Sorake dengan jumlah peserta sebanyak 102 orang dari mancanegara dan 22 orang masyarakat lokal. (suci/rilis)

Team Building KNPID: Tekad Baru Mengembangkan dan Melestarikan Inovasi Desa

SUKABUMI – DesaSultra. Mengambil tempat di obyek wisata alam arung jeram Sikidang, Sukabumi "Caldera" Tim KNPID (6-7/9) mengadakan agenda outbond. Kegiatan tersebut merupakan bagian cara KNPID membangun kekompakan tim. Sebagaimana kita ketahui, KNPID adalah kelembagaan adhoc yang ditunjuk Kemendesa PDTT untuk menjalankan program inovasi desa. 

Menjelang sore, tim KNPID langsung membangun suasana dengan membuat beberapa permainan dan jelajah alam. Obyek wisata alam Caldera menawarkan spot pemandangan alam yang menjanjikan keindahan.  Selain sungai dengan arus air yang menantang untuk arung jeram,  dari obwis ini kita bisa menikmati gugusan perbukitan Sikidang yang syarat dengan tanaman sawit.

Dalam kegiatan tersebut,  tim KNPID merefleksikan perjalanan program PID.  Didik Farianto,  dalam kesempatan sesi malam mengatakan bahwa tahapan penting dari program yang perlu dikawal ke depan adalah tahapan pengembangan dan pelestarian. Kalau sudsh sampai level pengembangan menurut Didik, adalah bagaimana inovasi desa dapat diaplikasikan oleh semua pihak.  Saat ini kita senang karena PID mulai diterima hangat oleh publik,  tapi efektivitas pengelolaan DD yang didukung cara pandang inovatif belum tumbuh subur,  tegasnya. Karena itu kita perlu perkuat literasi inovasi desa, imbuh Didik.

Kelemahan tata kelola program di negara kita adalah dokumentasi.  Kita kalah dengan Korea. Disinilah kemudian kita perlu melakukan interkoneksitas, yaitu menguatkan pertalian kelembagaan dalam kerja-kerja knowledge saring baik dalam interunit kerja dalam Kemendesa PDTT ataupun Kemendesa PDTT dengan organisasi atau pegat desa lainnya seperti Perguruan Tinggi,  dan CSO.

Salah satu strategi untuk menguatkan tradisi pertukaran pengetahuan dalam rangka menggembirakan tradisi desa membangun secara inovatif,  menurut Rusdin M Nur,  Team Leader KNPID yaitu membangun kapasitas kelembagaan TIK dan TPID.

Langkah promoting hasil program berupa produk pengetahuan tadi adalah langkah yang penting dilakukan kemudian.  Menurut Rusdin yang pernah jadi Sekretaris Umum PB PMII era Cak Imin,  pemasaran hasil program tidak hanya penting ke dalam organisasi tapi membangun kepercayaan publik kepada organisasi penyelenggara program itu sendiri,  dalam hal ini tentu Kemendesa,  demikian pendapatnya yang ia sampaikan di sela-sela sesi malam. *

Tinjau Kesiapan Sail Nias 2019, Kemendes Pastikan Infrastruktur Lokasi Rampung Tepat Waktu

NIAS SELATAN- DesaSultra.Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo bersama Menkumham RI Yasonna Laoly, meninjau Pelabuhan Teluk Dalam, Rabu (4/9/2019), sebelum digelarnya Sail Nias 2019. Puncak perhelatan akbar pariwisata berskala internasional ini direncanakan berlangsung pada 14 September mendatang.

Mendes Eko Sandjojo yang juga Wakil Ketua Panitia Nasional berharap, Sail Nias 2019 dapat membawa nama baik serta mempromosikan pariwisata Nias ke mata dunia. Dimana kehadiran para peserta tidak berhenti pada puncak acara saja, tetapi akan datang lagi di waktu mendatang. Oleh karena itu, kata Eko, kendala teknis dan detail human error dapat diminimalisir. Serta terkait infrastruktur di lokasi acara segera dirampungkan pekan ini.

"Masih ada titik lokasi yang becek. Tapi terus dilakukan pengurukan dan pengerasan di lokasi acara. Dengan kerja gotong royong, semuanya akan rampung sebelum puncak acara berlangsung" yakin Eko Sandjojo.

Mendes juga mengharapkan agar Tim TNI-AD dapat menerjunkan anggotanya untuk membantu mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Hal ini dikarenakan puncak acara tinggal 10 hari lagi.

Hal ini juga sejalan dengan Ketua Panitia Nasional Sail Nias 2019 yang juga Menkumham RI, Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa pengaturan acara sudah cukup baik. Pada acara puncak nanti, kesiapan kab/kota secara teknis dan lainnya perlu dievaluasi kesiapannya terkait flow perjalanan dimulai dari daerah perbatasan hingga kota, agar tertata rapi dan baik.

Selain itu, menurut Yasonna berbagai kendala harus segera diselesaikan dan dikoordinir dengan baik. Kepada Bupati Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan, Yasonna berpesan supaya tidak membiarkan flownya terlambat. Ini penting agar setiap kendala sekecil apapun segera ditangani.

Kemudian dalam segi keamanan, pihak TNI telah siap mengamankan penyelenggaraan Sail Nias 2019, yang rangkaian kegiatannya dimulai sejak tanggal 2 September hingga penutupan 14 September. Termasuk pengamanan berbagai spot yang akan didatangi oleh Presiden Joko Widodo, diperketat skema pengamanannya.

"Kehadiran Presiden menjadi fokus utama untuk pengamanan. Dan kesuksesan Sail Nias menjadi titik utama dalam promosi Nias sebagai pariwisata berkelas dunia,"tandas Yassona. (suci/staff Ditjen PPMD).

Jangan Berhenti Menghargai Kampung Kita

   Keasrian Kampung di Papua

Satu langkah kecil dan sederhana untuk membangun kesimbangan pembangunan desa membangun dan membangun desa yakni menyampurkan kepercayaan kepada desa di satu sisi, sekaligus melawan dengan cara mendidik desa agar mampu membelanjakan DD sembari menghindarkan diri dari praktik korupsi. Kita tahu, salah satu indikator penting bekerjanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dilaksanakannya transfer fiskal dari pusat ke Desa yang disebut Dana Desa. Selama lima tahun terakhir pelaksanaan UU Desa, pemerintah secara konsisten meningkatkan jumlahnya. Untuk tahun 2017, pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp60 triliun rupiah, sehingga setiap desa rata-rata menerima kurang lebih Rp800-an juta rupiah. Pada tahun anggaran 2018 jumlahnya dinaikan dua kali lipat.

Bagi sebagian kalangan, pelipatgandaan Dana Desa tersebut dikhawatirkan menyuburkan praktik korupsi. Kekhawatiran ini memang cukup berdasar. Terlebih ketika akhir-akhir ini banyak media nasional menyorot praktik korupsi Dana Desa di beberapa belahan desa di Indonesia. Contohnya kasus operasi tangkap tangan di Pamekasan Madura kira-kira dua tahun lalu. Belum lagi reda pemberitaan kasus OTT di Pamekasan kala itu,  di Manokwari, dilaporkan adanya praktik pungutan liar Dana Desa di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tamrow.

Sebagaimana laporan dari masyarakat yang diterima oleh tim P3MD Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, waktu itu, dari 121 kampung di Kabupaten Sorong Selatan 80 diantaranya terindikasi menyetor sejumlah uang sebesar Rp6 juta per kampung pada Satker Kabupaten tertentu. Tak tanggung-tanggung aliran Dana Desa ke kabupaten tersebut dilakukan setiap termin pencairan Dana Desa mulai tahun 2016.  Jika ini benar, maka potensi kerugian Negara dan desa mencapai hampir 1,5 miliar. 

Kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Tamrow, terindikasi ada aliran balik Dana Desa sebesar Rp10 juta per kampung ke kabupaten paska pencairan. Informasinya, tindakan tersebut terindikasi terjadi mulai tahun 2015 di setiap tahapan pencairan Dana Desa. Di Kabupaten ini terdapat 26 distrik dan 216 kampung. Jika benar, semua desa dipotong Dana Desanya, maka potensi kerugian lebih besar dari pada potensi kerugian di Sorong Selatan di atas.

Praktik penyimpangan anggaran tersebut tentu sangat kita sayangkan. Tapi, tidaklah bijak apabila menjadikannya sebagai ukuran mati penyimpulan ketidaksusesan pelaksanaan UU Desa di Papua Barat. Artinya, bukan kita mengenyampingkan praktik buruk pengelolaan Dana Desa tersebut, tapi di sisi lain kita perlu memberi apresiasi pada Kampung di Papua. Korupsi harus kita lawan, tapi pada saat yang sama tetap perlu mendorong pemanfaatan Dana Desa pada Kampung secara tepat bagi kemaslahatan kampung. Jika kita terus menerus meninabobokan pandangan kita secara negatif atas kapasitas dan kapabilitas pemerintahan Kampung dan masyarakat Kampung di Papua, maka ketertinggalan Kampung malah berpotensi semakin berkelanjutan.

Terlalu lama nalar kita menghukumi kalau masyarakat Papua masih tertinggal karena rendahnya kemampuan sumber daya manusianya dan rendahnya komitmen local good governance di dalamnya. Rendahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan aparatur maupun karakter leadership Kepala Kampung yang regresif dan konservatif di Papua terus dijadikan ukuran ketidakberhasilan pembangunan Kampung di Papua. Sikap sosial kesukuan yang masih primitif juga selalu distigmakan sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan Kampung.

Di Papua, khususnya Papua Barat, sebenarnya tengah bersemi tunas-tunas keberhasilan Kampung menyemai Dana Desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya. Pertama, di Papua Barat sudah ada kampung melek perencanaan dan penganggaran partisipatif. Sebut saja Kampung Mansinam. Dalam proses pembuatan formula perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, Kepala Kampung selalu memulainya dari musyawarah dusun. Lalu diangkat ke level musyawarah Kampung. Usulan program yang berdimensi supradesa, maka akan dibawa ke tahapan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Tidak hanya itu, Kampung ini juga sudah mengenal, bahkan telah mempraktikkan kewenangan berskala lokal yakni menerbitkan Rancangan Peraturan Desa perlindungan situs-situs sejarah, terutama sejarah kali pertama pewartaan Injil oleh dua orientalis berkabangsaan Jerman, Otto dan Glesser. Sayangnya, raperdes tersebut hingga kini tak dihiraukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari.

Kedua, kampung di Papua Barat juga sudah mengikuti desa-desa di Jawa dan Sumatera yang sudah memajang papan informasi APBDesa. Contoh ini dapat kita temukan di Kampung Macuan Distrik Masni. Tak tanggung-tanggung rincian kegiatan plus anggarannya diinformasikan kepada publik dalam sebuah baliho berukuran jumbo. Inisiatif ini tentu patut kita apresiasi karena memberikan pembelajaran penting bagi terbentuknya karakter pemerintahan desa yang jujur dan terbuka kepada masyarakatnya.

Ketiga, telah bertunas kampung yang mengembangkan inisiatif membangun desa mandiri dengan membentuk BUMDesa atau BUMKamp. Kampung Bakaro di Distrik Manokwari Utara sudah membentuk kepengurusan BUMDesa dan mengeplot anggaran untuk penyertaan modal desa pada BUMKamp-nya pada tahun anggaran 2018 mendatang. Bahkan untuk pengembangan dan pemberdayaan lanjutan inisiatif pembentukan BUMKamp, Pemerintah Kampung Bakaro difasilitasi pendamping desa setempat sudah berinisiatif membangun kerjasama dengan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Tentu ini suatu insiaitif yang menarik karena akan menguatkan kolaborasi aktif desa membangun dengan pendekatan kerjasama multipihak.

Tunas BUMKamp di Papua Barat yang sudah tumbuh dan bahkan berbuah akan kita dapati di Kampung Sumber Boga. Kampung berhasil mengalokasikan sebagian Dana Desanya untuk membangun beberapa unit pasar kampung lalu menyerahkan pengelolaannya kepada BUMKamp. BUMKamp Sumber Boga juga mengembangkan unit usaha sebagai penyalur pupuk bersubsidi bagi petani.  

Walau kadar kesuksesannya masih kecil, patut kita apresiasi sebagai kemenangan dan unjuk konsistensi desa menjalankan UU Desa. Maka, agar kemenangan tersebut semakin menyemarak, maka perlu dilipatgandakan ke desa-desa lainnya. Langkahnya yaitu, pertama¸ memperkuat jejaring pembelajaran inovasi antarpendamping kampung dan antarkampung sehingga akan terjadi pertukaran pengetahuan dan praktik inovasi pembangunan kampung. Kedua, mendorong komitmen kampung untuk mengalokasikan sumber dayanya pada program/kegiatan prioritas kampung yang berorientasi pada program/kegiatan pembangunan yang produktif dan inovatif. Ketiga, menekan laju penyimpangan anggaran desa baik yang dilakukan oleh pemerintah kampung maupun pemerintah supra kampung.