ProFiles

ProFiles

Rabu, 29 Juli 2020

PKTD Lebih Diutamakan Warga Miskin

Teks: Novri/Kemendes PDTT


JAKARTA – SC. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar fokuskan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pekerjaan yang dapat memperkuat ketahanan pangan.

 Sebelumnya, Gus Menteri, sapaannya, mengatakan bahwa dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai Desa.

 “(Dana Desa yang masih tersisa) Kita fokus untuk padat karya tunai, tapi langsung fokus pada ketahanan pangan. Misalnya ada lahan kosong, bagaimana untuk mengolah lahan pertanian tersebut, pekerjanya masyarakat desa setempat,” ujarnya saat berdiskusi denga Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, di Jakarta, Rabu (29/7).

 Pekerja dari program PKTD sendiri, menurutnya, mengutamakan masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya. Ia berharap, PKTD akan membantu meringankan ekonomi masyarakat desa di samping program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program Bantuan Sosial (Bansos) lainnya.

 “Dengan adanya PKTD yang kita fokuskan untuk ketahanan pangan ini, masyarakat dapat (tambahan pendapatan), kelompok miskin dapat penambahan uang belanja selain Bansos dan BLT. Kemudian desa akan punya produksi,” terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

 Di sisi lain, Gus Menteri meminta Universitas Indonesia memberikan pendampingan terhadap desa, terutama pada bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, ia juga mengajak Universitas Indonesia untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam membantu mengembangkan perdesaan.


 Ia ingin, pembangunan sebuah desa tak hanya dilakukan pemerintah ataupun perguruan tinggi saja, namun merupakan kolaborasi dari berbagai stakeholder termasuk swasta.

 “Saya berkeinginan kalau semua Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa) memutuskan melakukan pendampingan perencanaan, kemudian terakumulasi, bayangan saya akan efektif,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur in.

 Terkait perencanaan, lanjutnya, juga harus didasari oleh data-data yang valid. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari setiap program di desa adalah untuk mengurangi kemiskinan.

 “Perencanaan pembangunan desa kalau datanya valid, kemiskinan sekian, masih ditemukan warga kelaparan, ini yang kemudian menjadi satu rumusan pembangunan ke depan di desa, bahwa harus ini harus ini,” ujarnya.


MoU Kemendes – Astra

Teks: Badriy/ Kemendesa PDTT


JAKARTA – SC. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Astra International Tbk untuk melanjutkan program Desa Sejahtera Astra (DSA) di seluruh Indonesia.

 DSA merupakan program Astra bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan telah dilakukan sejak 2012 silam dan akan dilanjutkan di tahun 2020, dimana warga desa diberikan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan bantuan prasarana, fasilitasi modal dan pemasaran produk.

 "Program ini sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kemendes PDTT, dimana segala upaya yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (29/7/2020).

 

Sejak program itu digagas hingga 2019 total sudah ada sekitar 645 DSA yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan akan dilanjutkan l pada tahun 2020 untuk mengembangkan 105 desa, sehingga total menjadi 750 DSA.

 Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, program tersebut selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya Desa tanpa Kelaparan, dan Desa sehat dan sejahtera.

 Gus Menteri menyadari, tanpa ada dukungan dari berbagai pihak Kemendes PDTT tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karenanya, dukungan dari Astra sangat membantu pemerintah untuk melakukan percepatan desa sejahtera di seluruh Indonesia.

 "Saya berharap atas nama warga masyarakat desa, jumlah desa sejahtera nanti terus bertambah dari waktu ke waktu," pungkas Gus Menteri yang baru mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu.

 


Jumat, 24 Juli 2020

Walikota Pariaman: Gus Menteri tidak Ada Sekat Dengan Rakyatnya



Teks: Badriy/Kemendes PDTT

PARIAMAN - SC. Walikota Pariaman Genius Umar menilai, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar merupakan sosok pemimpin yang tidak mengenal sekat dengan rakyatnya.

Genius menceritakan, mulanya Ia memohon Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri agar bersedia mengukuhkan puluhan Pendamping Desa Berdikari secara virtual saja dengan alasan pandemi dan jarak yang jauh.

"Tapi Gus Menteri bilang, saya datang saja. Saya kira hanya sekarang ini ada pejabat yang begini," ungkap Genius saat acara pengukuhan Pendamping Desa Berdikari di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (24/07/2020).


Genius mengaku kagum dengan Gus Menteri yang berani memangkas birokrasi sehingga komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah lebih efektif dan efisien.

"Gus Menteri mampu memangkas birokrasi, dan tidak ada batas dengan rakyatnya," imbuh Genius.

Manfaat dari penyederhanaan birokrasi itu, lanjut Genius, program pemerintah pusat lebih cepet sampai ke daerah dan sebaliknya aspirasi daerah utamanya masyarakat desa dapat didengar langsung oleh pejabat yang berwenang.

"Program dari pusat langsung turun ke daerah, dan aspirasi dari daerah langsung sampai kepada Menteri," pungkasnya.


Kamis, 09 Juli 2020

Dihadapan Pimpinan KPK, Gus Menteri Beberkan Progres BLT Dana Desa



teks:bBadriy/kemendes pdtt

JAKARTA – SC. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran BLT Dana Desa dihadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.

"Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," ucap Gus Menteri dalam acara Transpransi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (09/07/2020).

Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Adapun warga desa yang menerima BLT Dana Desa ada 7.742.176 KK dengan rincian 2.400.075 janda atau yang disebut perempuan kepala keluarga (PEKKA), kemudian 283.644 warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.


Hingga saat ini total Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 4.645.305.600.000 dengan rincian sebanyak 6.813.115 KK belakang petani dan buruh tani,315.028 nelayan dan buruh nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM.

"Ini sudah masuk semua by name by address. Semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial," pungkasnya.

Sekedar informasi, hadir dalam forum tersebut pimpinan KPK yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar. Sedangkan Gus Menteri didampingi langsung oleh Wakilnya Budi Arie Setiadi, Sekjennya Anwar Sanusi dan jajaran lainnya.

Selasa, 07 Juli 2020

Kemendes Siapkan 90 Ribu Hektar Lahan untuk Ketahanan Pangan Pasca Covid-19



JAKARTA - DesaSultra. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang menyiapkan lahan untuk intensifikasi atau pembudidayaan tanaman yang akan menopang ketahanan pangan nasional pasca pandemi Covid-19.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri itu menjelaskan, ketersediaan pangan nasional sangat terbatas karena beberapa bulan terakhir produksi sedikit terganggu dengan adanya pandemi Covid-19.

"Kita terus melakukan penyiapan lahan transmigrasi untuk ketahanan pangan," ungkap Gus Menteri di Jakarta, Selasa (07/07/2020).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, setidaknya ada sekitar 90 ribu hektar lahan milik masyarakat transmigrasi yang sudah siap untuk digarap, lahan tersebut berada di Kalimantan Utara dan Kecamatan Dadahub.

"Di sana diupayakan proses intensifikasi tanaman pangan, dengan harapan menjadi salah satu upaya ketahanan pangan nasional kita," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga akan memberikan pendampingan khusus bagi BUMDes di seluruh Indonesia untuk menggerakkan kembali ekonomi dengan tatanan hidup baru pasca pandemi Covid-19.

"Selanjutnya kita juga lakukan registrasi desa wisata yang pada akhirnya dilakukan Digitalisasi Desa Wisata. Dua hal ini sangat penting karena basis ekonomi desa ada disitu," pungkasnya.

Kamis, 02 Juli 2020

Gus Menteri Minta Segera Digitalisasi Desa Wisata




BEJIHARJO – SC Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Ibu Umi Lilik Nashriyah menyambangi Desa Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta.


Setiba di lokasi, Menteri Desa beserta rombongan kemudian berganti baju  untuk menikmati eksotisme wisata Goa Pindul.

Destinasi wisata air ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Maju Mandiri yang dipimpin oleh Sarana.

Menteri Desa mengaku bahagia berkesempatan sambangi Goa Pindul ini karena Ia telah mendengar keseruan destinasi ini dari Umi Lilik.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengingatkan seluruh pengelola desa wisata untuk ikuti perkembangan era digital saat ini.

“Saya harap Goa Pindul dan seluruh aset wisata di Yogyakarta ini dikelola secara digital agar bisa segera diakses lebih luas dan tidak hanya andalkan informasi dari mulut ke mulut,” kata Gus Menteri, Sabtu (27/6/2020).

Gus Menteri pun berharap agar destinasi wisata ini segera dibuka mengingat saat ini masyarakat memang sangat membutuhkan liburan setelah era Covid-19 ini.


“Semoga segera dibuka pada awal Juli ini karena saat ini sudah memasuki era New Normal dan Polri pun telah mencabut maklumat soal protokol era Covid-19,” harap Alumni UNY ini disambut tepukan tangan warga yang hadir di Goa Pindul.

Namun, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, harus tetap mengedepankan Protokol Kesehatan agar mata rantai penyebaran Covid-19 terputus.

Pembukaan Desa Wisata ini juga bertujuan agar perputaran ekonomi kembali berjalan dan kembali bangkit usai terpuruk akibat pandai global ini.

Setelah itu, Gus Menteri menandatangani prasasti pembangunan Bejiharjo Edupark yang merupakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Setelah itu, Gus Menteri, Umi Lilik dan rombongan kemudian turun ke air dan menikmati wisata air Goa Pindul.

Gus Menteri dan Umi Lilik terlihat sangat menikmati destinasi wisata itu.

Setelah itu, Gus Menteri bersama rombongan bergerak ke Pantai Indrayanti.

Sebelumnya, Gus Menteri meninjau Gedung Pendidikan Lokasi UNY yang dibangun di tengah desa di Kabupaten Gunungkidul dan berdialog dengan Para Lurah di Tlogo Jonge.

MENU UTAMA

Koptan Rumput Laut Buton Tengah Deklarasikan Gus Imin Presiden 2024

LAKUDO – SC. Sebanyak 36 orang anggota Kelompok Tani Rumput Laut Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara me...