PADUSERASI RPJMDES-RPJMD

Pada hari kedua Rakor P3MD Sulawesi Tenggara ini dimana narasumbernya dari Bappeda Propinsi Sultra, maka ada beberapa catatan sementara.

1.    Teman-teman yang dipercaya oleh pengelola anggaran dimana pemahamannya terhadap anggaran sangat minim, sementara auditor atau pemeriksa pemahamannya dalam anggaran sangat paham, ahli. Sehingga, dibutuhkan siapan (capacity building) teman-teman di desa dalam pengelolaan anggaran harus ditingkatkan.   

2.     Kita dianggap mampu dalam pengelolaan anggaran, tetapi sangat minim kemampuan dalam membuat laporan. Contohnya, banyak kegiatan tapi sangat kurang catatannya. Itu dapat dilihat di beberapa temuan di sidang pengadilan.

3.     Pemdes harus melakukan pencatatan asset (aktiva) yang baik. Apakah ini sudah optimal dilakukan Kades ?

4.     Ada kesulitanan teknis dalam RPJMDes Karena harus mengacu pada RPJMD. Sementara RPJMD harus mengacu pada RTRW. Bagaimana dengan kabupaten baru mekar, soal tata batas dan ruang antara kabupaten induk dengan DOB.  (acara masih berlangsung)

KEPALA BPMD : BANYAK KASUS SOAL DANA DESA DI SULTRA

Kepala Dinas BPMD Proponsi Sulawesi Tenggara Kasman Taewa, M.Si. dalam laporannya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mendesak untuk digelarnya Rapat Koordinasi ini, diantaranya adalah semakin banyaknya permasalahan dalam pengolaan Dana Desa sejak bergulirnya tahun 2015.

“Sejak 2015, dimulainya pencairan dana desa, banyak timbul masalah di desa, banyak terjadi kasus-kasus korupsi dana desa di Sulawesi Tenggara ini, bahkan proses hukumnya juga sudah ada yang divonis,” ungkapnya.

Berbagai masalah yang dapat memicu unsur korupsi yaitu, karena tidak adanya peraturan desa,   APBDes yang tidak jelas, atau beberapa hal yang ada unsur kesengajaan dalam peruntukan pembangunan yang dialokasikan.

Dengan hal seperti ini juga dapat memicu keterlambatan pencairan dana desa tahap selanjutnya. “Ya, tidak mungkin dicairkan kalau masih ada masalah pada LPJnya, terlambatnya evaluasi dana desa, atau factor lain,” ungkapnya.

Untuk itu, diminta agar para camat untuk berhati-hati menandatangani segala dokumen yang terkait dengan pencairan dana desa bagi desa-desa yang dianggap masih bermasalah. “Camat harus berani memberikan arahan, sekaligus peringatan bagi Kades yang dianggap bermasalah,” kuncinya. (*)

SEKPROP SULTRA BUKA RAKOR P3MD

OLEH : SULTAN DARAMPA

Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, Dr.H.Lukman Abunawas SH.,M.Si., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) se-Propinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Swiss Bellhotel Kendari, 28/8/2017.

Hadir dalam Rakor ini adalah para pendamping desa yang terdiri atas pendamping local desa, pendamping pemberdayaan dan pendamping Teknik, tenaga ahli kabupaten dan propinsi, camat, organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah intansi terkait lainnya seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, dan pihak lainnya.

Rakor yang disponsori oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sekda Pemprov.Sultra, Dr.H.Lukman Abunawas SH.,M.Si., beberapa hal yang terkait dana desa sejak 2015 ini tentu dibutuhkan peran kelembagaan dan pendamping desa, sungguh suatu peran yang sangat luar biasa.

“Masyarakat sebagai subyek, sekaligus sebagai obyek, yang merupakan ujung tombak dalam, camat sebagai coordinator. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BPMD, tugas camat sangat berat, memantau, dan melaporkan serta mempertanggungjawbkan,” tegasnya.  

Untuk itu, dibutuhkan syarat-syarat khusus untuk seorang camat. “Dia harus cerdas, harus mampu mengendalikan aparatnya, harus bermental baik, dan sekaligus menjadi motivator yang baik, dan aktif mengontrol dan aktif membimbing,” lanjutnya. (*)