Dalam agenda utama penyerahan Sertifikat Tanah Warga ke Kota Baubau Sulawesi Tenggara, maka Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, sebelumnya menyempatkan diri berdialog langsung, tatap muka, dengan para pendamping desa dari Buton, Busel dan Buteng, TAPM dan TAPPI Sultra.
Tata Muka yang berlangsung di Aula Kantor Walikota Baubau, Palagimata, itu telah memberikan gambaran kepada Menteri bahwa pelaksanaan program desa dalam menjalankan amanah UU No.6 tahun 2014 mulai berjalan normal, dan nyaris tidak ada masalah substansi yang ditemui selama ini.
Pemaparan perwakilan Kades dari tiga kabupaten ini juga telah memberikan kesan bahwa kepala desa secara serius menjalankan Dana Desa sesuai dengan ikatan-katan regulasi yang telah mengatur sebelumnya.
Mendes, PDT dan Transmigrasi RI dalam amanahnya dihadapan 600 peserta yang terdiri atas warga penerima manfaat DD, aparat desa, Kades, dan para pendamping itu, meminta agar DD dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Mulai tahun depan, 2018, coba kita kurangi plot anggaran yang selama ini lebih dominan pada instruktur jalan dan jembatan, ke plot anggaran pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
Lebih jauh Eko Sanjoyo juga menyebut bahwa sesuai program Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI yakni ada empat prioritas unggulan pembangunan desa.
Yaitu, Produk Unggulan Desa (Prudes) atau Prukades (produk unggulan kawasan perdesaan), Embung, BUMDes, dan Sorga (sarana olahraga desa).
Lebih jauh Menteri dari PKB ini menjelaskan bahwa produk unggulan desa itu masing-masing tergantung dari kondisi dan potensi alam yang dimiliki desa tersebut. Menurutnya, baik dari potensi alam yang tersedia, maupun dari hasil karsa warga desanya, sepperti kerajinan dan industri kecil.
Sedangkan untuk Embung. Hal ini sangat dimungkinkan karena mayoritas desa di Indonesia berbasis pertanian, yang otomatis areal persawahan menggantungkan sumber air bakunya dari irigasi, waduk, dll.
"Makanya embung ini sangat dibutuhkan kehadirannya di desa, baik untuk areal persawahan, irigasi, tempat minum ternak warga, maupun untuk kegiatan budidaya ikan air tawar atau untuk kegiatan wisata desa," lanjutnya.
Dengan demikian, semuanya dapat dikelola dalam satu sistem manajemen terpadu dan terintegrasi, yakni badan usaha milik desa (BUMDes). "Kita sudah bekerjasama dengan perbankan, agar sumber-sumber pendanaan yang dikelola BUMDes dapat mendapat dukungan dari pihak Bank," sambungnya.
Demikian juga dengan Sorga, dimana dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang secara kontinyu dapat mengundang para pedagang kaki lima di seputaran sarana olahraga untuk berjualan, dan itu artinya berarti ada pendapatan baru bagi mereka.
Jadi 'Sorga' itu diharap berdampak ekonomi bagi warga, selain semakin mengurangi minat pemuda untuk meninggalkan kampung halamannya dengan alasan ingin mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar.
Untuk itu, seluruh elemen desa kata Menteri untuk terus berupaya mengoptimalkan dana desanya dalam pembangunan yang berorientasi pada empat skala prioritas, 4 program unggulan. (nining)
Tata Muka yang berlangsung di Aula Kantor Walikota Baubau, Palagimata, itu telah memberikan gambaran kepada Menteri bahwa pelaksanaan program desa dalam menjalankan amanah UU No.6 tahun 2014 mulai berjalan normal, dan nyaris tidak ada masalah substansi yang ditemui selama ini.
Pemaparan perwakilan Kades dari tiga kabupaten ini juga telah memberikan kesan bahwa kepala desa secara serius menjalankan Dana Desa sesuai dengan ikatan-katan regulasi yang telah mengatur sebelumnya.
Mendes, PDT dan Transmigrasi RI dalam amanahnya dihadapan 600 peserta yang terdiri atas warga penerima manfaat DD, aparat desa, Kades, dan para pendamping itu, meminta agar DD dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Mulai tahun depan, 2018, coba kita kurangi plot anggaran yang selama ini lebih dominan pada instruktur jalan dan jembatan, ke plot anggaran pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
Lebih jauh Eko Sanjoyo juga menyebut bahwa sesuai program Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI yakni ada empat prioritas unggulan pembangunan desa.
Yaitu, Produk Unggulan Desa (Prudes) atau Prukades (produk unggulan kawasan perdesaan), Embung, BUMDes, dan Sorga (sarana olahraga desa).
Lebih jauh Menteri dari PKB ini menjelaskan bahwa produk unggulan desa itu masing-masing tergantung dari kondisi dan potensi alam yang dimiliki desa tersebut. Menurutnya, baik dari potensi alam yang tersedia, maupun dari hasil karsa warga desanya, sepperti kerajinan dan industri kecil.
Sedangkan untuk Embung. Hal ini sangat dimungkinkan karena mayoritas desa di Indonesia berbasis pertanian, yang otomatis areal persawahan menggantungkan sumber air bakunya dari irigasi, waduk, dll.
"Makanya embung ini sangat dibutuhkan kehadirannya di desa, baik untuk areal persawahan, irigasi, tempat minum ternak warga, maupun untuk kegiatan budidaya ikan air tawar atau untuk kegiatan wisata desa," lanjutnya.
Dengan demikian, semuanya dapat dikelola dalam satu sistem manajemen terpadu dan terintegrasi, yakni badan usaha milik desa (BUMDes). "Kita sudah bekerjasama dengan perbankan, agar sumber-sumber pendanaan yang dikelola BUMDes dapat mendapat dukungan dari pihak Bank," sambungnya.
Demikian juga dengan Sorga, dimana dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang secara kontinyu dapat mengundang para pedagang kaki lima di seputaran sarana olahraga untuk berjualan, dan itu artinya berarti ada pendapatan baru bagi mereka.
Jadi 'Sorga' itu diharap berdampak ekonomi bagi warga, selain semakin mengurangi minat pemuda untuk meninggalkan kampung halamannya dengan alasan ingin mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar.
Untuk itu, seluruh elemen desa kata Menteri untuk terus berupaya mengoptimalkan dana desanya dalam pembangunan yang berorientasi pada empat skala prioritas, 4 program unggulan. (nining)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar